Investment Coordinating Board, Republic of Indonesia (BKPM)
Government Body in Jakarta, Indonesia
Jl. Jend. Gatot Subroto No. 44, Jakarta Selatan, DKI Jakarta 12190, Indonesia
Investment Coordinating Board, Republic of Indonesia (BKPM)
BKPM is an investment service agency of the Indonesian Government which aims to bring about Indonesia as an attractive destination for investment and stimulate realization of a more conducive climate for investment.
Fields of study: Public Administration, Trade & Economy, Fiscal & Economic Policy
Catalogue
4 results.
-
Long Road to Business Licence Reform: Evaluation on Implementation of Business Ease Improvement in the Region Download
- Report
- Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah
- August 2014
- Indonesia
-
English
One year approaching completion of United Indonesia Cabinet work period, in November 2013 the Vice President Boediono announced Business Ease Policy Package. The Package consists of eight targeted are... -
Jalan Panjang Reformasi Perizinan Usaha: Evaluasi Pelaksanaan Rencana Aksi Perbaikan Kemudahan Berusaha di Daerah Download
- Report
- Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah
- August 2014
- Indonesia
-
Bahasa Indonesia
Setahun menjelang selesainya masa bakti Kabinet Indonesia Bersatu II, November 2013 lalu Wakil Presiden Boediono-yang saat itu masih dalam jabatan-mengumumkan Paket Kebijakan Kemudahan Berusaha. Paket... -
Survei Kabupaten/Kota Terbaik di Indonesia untuk Bidang Pelayanan Penanaman Modal Tahun 2009 Download
- Report
- Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah
- 2009
- Indonesia
-
Bahasa Indonesia
Tahun 2009, BKPM (Badan Koordinasi Penanaman Modal) bekerjasama dengan KPPOD (Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah) guna menyelenggarakan Survei Kabupaten/Kota Terbaik dalam Bidang Pelayanan P... -
- Report
- Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah
- 2008
- Indonesia
-
Bahasa Indonesia
Perkembangan pembangunan daerah secara makro tidak lepas dari perkembangan distribusi dan alokasi investasi antar daerah. Persoalan yang muncul sebagai konsekuensi logis dari pembangunan daerah dalam ...