11 results.

• Fenomena Korupsi sebagai Patologi Sosial di Indonesia Download
  Bidari S.H., M.H., Ashinta Sekar
  description Conference paper public Seminar Korupsi 2014 • December 2014 Indonesia Bahasa Indonesia
  Indonesia adalah Negara Hukum. Sebagai Negara hukum, maka kepentingan mayarakat banyak harus dilindungi, seperti yang tersebut dalam Alinea IV UUD 1945 Amandemen : “…..untuk membentuk suatu Pemerintah...
• Status Hukum Bagi Koruptor Perspektif Hukum Islam Download
  Sumarwoto, S.H.I., M.H., Sumarwoto, S.H.I., M.H
  description Conference paper public Seminar Korupsi 2014 • December 2014 Indonesia Bahasa Indonesia
  “Virus” korupsi mengganas dan terus menyebar serta menyerang kehidupan sosial Negara kita tercinta-Indonesia. Problem dan tantangan ini harus diatasi, khususnya masyarakat Islam yang merupakan mayorit...
• Kajian Gratifikasi Seks dalam Perspektif Hukum Pidana Download
  S.H., M.H, Hervina Puspitosari
  description Conference paper public Seminar Korupsi 2014 • December 2014 Bahasa Indonesia
  Dalam konteks yang komprehensif, tidak dapat dipungkiri lagi bahwa korupsi merupakan white collar crime (Kejahatan Kerah Putih) dengan perbuatan yang selalu mengalami dinamisasi modus operandinya dar...
• Upaya Pemberantasan Korupsi di Indonesia Download
  Dewi, S.H., M.H, Putri Maha
  description Conference paper public Seminar Korupsi 2014 • December 2014 Indonesia Bahasa Indonesia
  Pemerintah sangat menjunjung tinggi perlindungan hukum bagi setiap warga negaranya, sehingga diperlukan pemantapan-pemantapan terhadap sarana dan prasarana yang diperlukan guna menopang pembangunan di...
• Tinjauan Tentang Pemberian Grasi terhadap Terpidana Korupsi di Indonesia Download
  Sh,Mh, Herwin Sulistyowati
  description Conference paper public Seminar Korupsi 2014 • December 2014 Indonesia Bahasa Indonesia
  Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah negara yang menganut sistem Pemerintahan Presidensil. Dalam sistem Pemerintahan Presidensil ini terdapat hak prerogatif yang dimiliki oleh seorang Presid...
• Tinjauan Yuridis Terhadap Tugas Dan Wewenang Penyidik Polri Dalam Penyidikan Tindak Pidana Korupsi Download
  S.H., M.H, Asri Agsutiwi
  description Conference paper public Seminar Korupsi 2014 • December 2014 Indonesia Bahasa Indonesia
  Indonesia adalah negara yang memilki penduduk yang cukup besar, dimana tentunya juga memiliki permasalahan yang cukup rumit dan banyak, salah satunya adalah tindak pidana korupsi, bahkan dari rezim So...
• Eksistensi Kpk dalam Memberantas Tindak Pidana Korupsi Download
  Priambada, S.Sos., M.H., Bintara Sura
  description Conference paper public Seminar Korupsi 2014 • December 2014 Indonesia Bahasa Indonesia
  Hukum sebagai kumpulan peraturan atau kaedah mempunyai isi yang bersifat umum dan normatif hukum tidak mungkin ada tanpa adanya lembaga yang merumuskan, melaksanakan dan menegakkannya, yaitu lembaga l...
• Pertanggungjawaban Korporasi dalam Tindak Pidana Korupsi Download
  Mukti Setiyawan, S.H., M.H., Wahyu Beny
  description Conference paper public Seminar Korupsi 2014 • December 2014 Indonesia Bahasa Indonesia
  Kejahatan korporasi di Indonesia merupakan problematika yang cukup memprihatinkan bahkan sangat sulit terutama ditinjau dari pertanggungjawaban pidana dan kelanjutannya justru korporasi ini yang banya...
• Korupsi Karena Penyalahgunaan Wewenang Download
  Armono, Se, Sh, Mh, Yudhi Widyo
  description Conference paper public Seminar Korupsi 2014 • December 2014 Bahasa Indonesia
  Untuk mengetahui penyalahgunaan wewenang harus dilihat dari segi sumber wewenang berasal. Hukum administrasi di setiap penggunaan wewenang di dalamnya terkandung pertanggungjawaban, tapi tidak semua p...
• Peran Direktorat Jenderal Bea Cukai Dalam Menangani Penyelundupan Narkoba Download
  S.H., M.H., Ismawati Septiningsih
  description Conference paper public Seminar Korupsi 2014 • December 2014 Indonesia Bahasa Indonesia
  Sebagai negara hukum Indonesia selalu menghendaki wujud nyata dari sistem hukum nasional yang mengabdi pada kepentingan nasional dan yang bersumberkan pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, seba...
• Pidana Korupsi di Indonesia Download
  S.H., M.H., Frans Simangunsong
  description Conference paper public Seminar Korupsi 2014 • December 2014 Indonesia Bahasa Indonesia
  Saat ini, kewenangan untuk merumuskan peraturan Perundang undangan, dimiliki oleh Dewan Perwakilan Daerah (DPD) dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat m...