People's Representative Council, Republic of Indonesia (DPR)
Government Body in Jakarta, Indonesia
Jl. Jenderal Gatot Subroto RT.1/RW.3, Senayan, Jakarta Pusat, DKI Jakarta 10270, Indonesia
People's Representative Council, Republic of Indonesia (DPR)
The People's Representative Council (Indonesian: Dewan Perwakilan Rakyat, DPR), alternatively translatable as the House of Representatives or the House of People's Representatives, is one of two elected national legislative assemblies in Indonesia. Together with the Regional Representative Council (Dewan Perwakilan Daerah, DPD), a second chamber with limited powers, it makes up a legislative body, the People's Consultative Assembly (Majelis Permusyawaratan Rakyat, MPR).
Fields of study: Public Policy, Law & Human Rights
Catalogue
21–40 of 401 results.
-
• 2017
Bahasa Indonesia
Tenaga listrik merupakan salah satu kebutuhan penting bagi masyarakat dewasa ini. Kebutuhan terhadap tenaga listrik terus meningkat dari waktu ke waktu sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan, tek... -
• 2017 Indonesia
Bahasa Indonesia
Dalam penegakan lingkungan hidup melalui pendekatan hak gugat perdata maka pihak penggugat tidak hanya menderita kerugian materiil akan tetapi dapat pula dirugikan atas rusaknya lingkungan hidup di se...
-
• 2017 Indonesia
Bahasa Indonesia
Tata kelola migas Indonesia diatur dan dituangkan dalam suatu undang-undang. Undang-undang migas pertama adalah UU No 44 tahun 1960. UU ini kemudian diganti menjadi UU No. 8 Tahun 1971 yang memberikan...
-
Alternatif Penyelesaian Sengketa Pertambangan (Studi Di Kabupaten Lumajang Provinsi Jawa Timur) Download• 2017 Indonesia
Bahasa Indonesia
Paradigma pengelolaan sumber daya alam di sektor pertambangan yang dilakukan pemerintah selama ini menimbulkan berbagai permasalahan, antara lain: semakin meningkatnya konflik, kerusakan lingkungan da...
-
• 2017 Indonesia
Bahasa Indonesia
Menyadari betapa besar peranan negara dalam berbagai kehidupan masyarakat dan kekuasaan negara, maka kebebasan negara dalam arti pelaksanaan peraturan Perundangn-undangan pada hakekatnya dilakukan ole...
-
• 2017 Indonesia
Bahasa Indonesia
Kejahatan kekerasan seksual di Indonesia mengalami peningkatan tiap tahunnya. Hukuman pidana bagi pelaku kekerasan seksual sebagaimana tercantum dalam KUHP dan UU Perlindungan Anak dianggap belum efek...
-
• 2017
Bahasa Indonesia
Putusan MK Nomor 25/PUU-XIV/2016 mencabut frasa "dapat" dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 juncto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang No...
-
Akomodasi Politik Hukum Di Indonesia Terhadap Hak Asasi Manusia Berdasarkan Generasi Pemikirannya Download• 2017 Indonesia
Bahasa Indonesia
Keberadaan jaminan atas perlindungan HAM telah menjadi unsur penting dalam negara hukum yang demokratis dan berdasarkan konstitusi. Indonesia sebagai negara hukum, telah mewujudkan jaminan perlindunga...
-
• 2017
Bahasa Indonesia
Penetapan ukuran kerugian konstitusional memiliki kedudukan strategis sebagai pintu gerbang atas pengujian norma yang hendak diuji. Mahkamah Konstitusi merumuskan syarat kerugian konstitusional berdas...
-
Wacana Desentralisasi Partai Politik: Kajian Original Intent Dan Pemaknaan Sistematik UUD 1945 Download• 2017 Indonesia
Bahasa Indonesia
Perubahan UUD 1945 yang dilakukan pada tahun 1999-2002 salah satunya bermaksud untuk memperkuat peran dan kedudukan partai politik dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Sebelum Perubahan UUD 1945, fr...
-
Pembatalan Putusan Arbitrase oleh Pengadilan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 15/PUU-XII/2014 Download• 2017
Bahasa Indonesia
Kewenangan pengadilan dalam proses penyelesaian sengketa melalui arbitrase antara lain, putusan arbitrase harus didaftarkan di Pengadilan Negeri. Menurut Mahkamah, Penjelasan Pasal 70 Undang-Undang No...
-
Kewenangan Mahkamah Konstitusi sebagai Negative Budgeter dalam Pengujian Undang-Undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Download• 2017
Bahasa Indonesia
Doktrin Mahkamah Konstitusi (MK) yang dahulu dipercaya hanya sebagai negative legislature telah bergeser menjadi positive legislature. Menjadi pertanyaan, apakah doktrin MK sebagai negative legislatur...
-
• 2017
Bahasa Indonesia
Hak memilih dan dipilih merupakan hak konstitusional warga negara yang diakui sebagai bagian dari hak atas kedudukan yang sama dalam hukum dan pemerintahan sebagaimana dijamin UUD 1945. Sebagai hak ko...
-
Kemungkinan Penerapan Preliminary Ruling Procedure sebagai Media Constitutional Complaint di Mahkamah Konstitusi Download• 2017 Indonesia
Bahasa Indonesia
Preliminary ruling procedure seperti yang diterapkan di Uni Eropa dapat menjadi metode alternatif dalam pelaksanaan constitutional complaint di Indonesia. Undang-Undang Dasar 1945 sebagai hukum tertin...
-
Upaya Menemukan Konsep Ideal Hubungan Pusat-Daerah Menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Download• 2017 Indonesia
Bahasa Indonesia
Penelitian ini bertujuan mengetahui pengaturan tentang pemerintahan daerah terkait dengan asas desentralisasi asimetris sehingga lebih leluasa mengurus rumah tangga sendiri. Penelitian ini merupakan p...
-
Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 20/PUU-XI/2013 pada Penetapan Calon Legislatif Perempuan di Provinsi Jawa Teng Download• 2017 Indonesia
Bahasa Indonesia
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 20/PUU-XI/2013 adalah pengujian konstitusional terhadap Pasal 215 huruf (b) dan Penjelasan Pasal 56 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilu. Putusan ...
-
• 2017 Myanmar
Bahasa Indonesia
Dugaan terjadinya pelanggaran HAM terhadap suku Rohingya di Myanmar telah menjadi perhatian dunia Internasional. Suku Rohingya yang telah tinggal beberapa generasi di bagian wilayah Myanmar, tidak dia...
-
• 2017
Bahasa Indonesia
Salah satu unsur terpenting negara hukum menurut Sri Soemantri adalah pengawasan dari badan-badan peradilan. Salah satu bentuk pengawasan adalah judicial review yang dilakukan oleh Mahkamah Agung dan ...
-
Peran Perubahan Undang-Undang Kewarganegaraan dalam Mengakomodir Diaspora untuk Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Download• 2017 Indonesia
Bahasa Indonesia
Adanya dua persoalan kewarganegaraan yang terjadi pada Gloria Natapraja Hamel dan Archandra Tahar telah membangkitkan kembali momentum untuk melakukan Perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2...
-
• 2017
Bahasa Indonesia
Penelitian ini membahas legalitas hukum Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) dalam menyelenggarakan pemilihan kepala daerah pasca putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XI/2013. Penelitian ini bertuj...