People's Representative Council, Republic of Indonesia (DPR)
Government Body in Jakarta, Indonesia
Jl. Jenderal Gatot Subroto RT.1/RW.3, Senayan, Jakarta Pusat, DKI Jakarta 10270, Indonesia
People's Representative Council, Republic of Indonesia (DPR)
The People's Representative Council (Indonesian: Dewan Perwakilan Rakyat, DPR), alternatively translatable as the House of Representatives or the House of People's Representatives, is one of two elected national legislative assemblies in Indonesia. Together with the Regional Representative Council (Dewan Perwakilan Daerah, DPD), a second chamber with limited powers, it makes up a legislative body, the People's Consultative Assembly (Majelis Permusyawaratan Rakyat, MPR).
Fields of study: Public Policy, Law & Human Rights
Catalogue
1–100 of 401 results.
-
• 2018 Indonesia
English
The amendment of 1945 Constitution was stipulated and conducted gradually and became one of the agendas of the Meetings of the People's Consultative Assembly (Majelis Permusyawaratan Rakyat) from 1999... -
• 2018 Indonesia
Bahasa Indonesia
Pancasila sebagai sumber segala sumber hukum sudah mendapatkan legitimasi secara yuridis melalui TAP MPR Nomor XX/MPRS/1966 tentang Memorandum DPR-GR Mengenai Sumber Tertib Hukum Republik Indonesia da... -
Optimalisasi Pemberian Bantuan Hukum Demi Terwujudnya Access To Law And Justice Bagi Rakyat Miskin Download• 2018 Indonesia
Bahasa Indonesia
Pemberian bantuan hukum merupakan salah satu cara untuk mewujudkan access to law and justice bagi rakyat miskin yang diberikan oleh negara atas amanat dari konstitusi. Beberapa regulasi mengenai bantu...
-
• 2018 Indonesia
Bahasa Indonesia
Tulisan ini ingin menjawab dua isu utama mengenai hubungan hukum Internasional dan pengujian undang-undang oleh Mahkamah Konstitusi RI (MKRI). Isu pertama adalah legitimasi penggunaan hukum Internasio...
-
Telaah Hermenutika Pasal 211 KHI dalam Memberikan Access To Justice Terkait Hibah dan Waris Download• 2018
Bahasa Indonesia
Pada dasarnya konsep pembagian harta warisan dalam Islam dilaksanakan ketika pewaris telah meninggal dunia. Namun, pada praktiknya banyak terjadi bahwa kewarisan dilaksanakan oleh pewaris dalam hal in...
-
• 2018 Indonesia
Bahasa Indonesia
Salah satu kekuatan ekonomi nasional yang perlu ditingkatkan produktivitas dan efisiensinya adalah BUMN dikarenakan kinerja BUMN yang dinilai belum memuaskan dan masih terdapatnya birokrasi yang menye...
-
• 2018 Indonesia
Bahasa Indonesia
Kondisi tatanan tektonik dan geologi Aceh memiliki prospek untuk dilakukan eksplorasi dan pengembangan serta produksi Minyak dan Gas Bumi, baik di Wilayah Darat maupun di Wilayah Laut. Penemuan cadang...
-
• 2018 Indonesia
Bahasa Indonesia
Kontestan pilkada tidak hanya berasal dari partai politik, melainkan seiring dinamika pilkada yang terjadi di Aceh Tahun 2006, telah menuntut Mahkamah Konstitusi bernilai aksiologis melalui berbagai p...
-
• 2018
Bahasa Indonesia
Fungsi negara tidak hanya sebagai regulator (pengatur) dan umpire (wasit), namun juga berfungsi sebagai provider (penyedia) dan entrepreneur (pengusaha). Oleh karena itu, sudah seharusnya negara terli...
-
• 2018 Indonesia
Bahasa Indonesia
Artikel ini membahas tentang penataan kelembagaan pengujian norma hukum di Indonesia, yang diawali dengan pembahasan problematika kelembagaan dan praktik pengujian norma hukum saat ini dan gagasan pen...
-
• 2017 Indonesia
Bahasa Indonesia
Salah satu permasalahan besar di bidang lingkungan hidup adalah kerusakan hutan. Untuk itulah pemerintah telah menyatakan komitmennya untuk menjaga hutan demi mengurangi laju emisi gas rumah kaca. Pem...
-
• 2017 Indonesia
Bahasa Indonesia
Harus diakui bahwa perkembangan hak dan kebebasan beragama di Indonesia mengalami berbagai masalah, baik secara substansi pengaturan maupun penegakannya. Ini dibuktikan dengan semakin maraknya aksi-ak...
-
• 2017 Indonesia
Bahasa Indonesia
Penafsiran hukum merupakan salah satu cara yang dilakukan dapat oleh hakim saat menangani atau menyelesaikan problem yuridis yang dihadapkan atau dimohonkan kepadanya. Hakim konstitusi sudah seringkal...
-
Memikirkan Kembali Pengawasan Badan Usaha Milik Negara Berdasarkan Business Judgement Rules Download• 2017
Bahasa Indonesia
Berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi, keuangan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) tetap merupakan keuangan negara sehingga kewenangan negara di bidang pengawasan tetap berlaku. Meskipun demikian, para...
-
Pola Penafsiran Konstitusi dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Periode 2003 - 2008 dan 2009 - 2013 Download• 2017
Bahasa Indonesia
Artikel ini berdasarkan hasil penelitian yang mengangkat permasalahan bagaimana pola penafsiran konstitusi putusan-putusan MK dalam perkara Pengujian Undang- Undang terhadap Undang-Undang Dasar. Sesua...
-
• 2017
Bahasa Indonesia
Dalam catatan sejarah perkembangan peradaban manusia diketahui bahwa keadilan merupakan salah satu value (nilai) yang diagung-agungkan, dicari, dan diimpikan semua orang, bukan hanya karena merupakan ...
-
• 2017 Indonesia
Bahasa Indonesia
DPD merupakan cerminan lembaga negara yang diparadigmakan sebagai bagian dari lembaga legislatif. Landasan konstitusional kewenangan terbatas, berimplikasi negatif terhadap kedudukan DPD dalam sistem ...
-
• 2017 Indonesia
Bahasa Indonesia
Sistem pendidikan nasional yang diatur dalam UU Sisdiknas harus mampu meningkatkan keimanan dan ketakwaan, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi yang berorientasi...
-
• 2017
Bahasa Indonesia
Desa sebagai entitas terkecil dari suatu pemerintahan daerah memiliki peran penting untuk mensukseskan pembangunan nasional. Karena itulah, eksistensi desa tetap tidak dapat dilepaskan dari pengaturan...
-
• 2017
Bahasa Indonesia
Dewasa ini pemahaman dan pengetahuan tentang logika, penalaran, dan argumentasi hukum semakin dibutuhkan tidak hanya bagi kalangan akademisi dalam bidang filsafat dan hukum melainkan terutama bagi par...
-
• 2017
Bahasa Indonesia
Tenaga listrik merupakan salah satu kebutuhan penting bagi masyarakat dewasa ini. Kebutuhan terhadap tenaga listrik terus meningkat dari waktu ke waktu sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan, tek...
-
• 2017 Indonesia
Bahasa Indonesia
Dalam penegakan lingkungan hidup melalui pendekatan hak gugat perdata maka pihak penggugat tidak hanya menderita kerugian materiil akan tetapi dapat pula dirugikan atas rusaknya lingkungan hidup di se...
-
• 2017 Indonesia
Bahasa Indonesia
Tata kelola migas Indonesia diatur dan dituangkan dalam suatu undang-undang. Undang-undang migas pertama adalah UU No 44 tahun 1960. UU ini kemudian diganti menjadi UU No. 8 Tahun 1971 yang memberikan...
-
Alternatif Penyelesaian Sengketa Pertambangan (Studi Di Kabupaten Lumajang Provinsi Jawa Timur) Download• 2017 Indonesia
Bahasa Indonesia
Paradigma pengelolaan sumber daya alam di sektor pertambangan yang dilakukan pemerintah selama ini menimbulkan berbagai permasalahan, antara lain: semakin meningkatnya konflik, kerusakan lingkungan da...
-
• 2017 Indonesia
Bahasa Indonesia
Menyadari betapa besar peranan negara dalam berbagai kehidupan masyarakat dan kekuasaan negara, maka kebebasan negara dalam arti pelaksanaan peraturan Perundangn-undangan pada hakekatnya dilakukan ole...
-
• 2017 Indonesia
Bahasa Indonesia
Kejahatan kekerasan seksual di Indonesia mengalami peningkatan tiap tahunnya. Hukuman pidana bagi pelaku kekerasan seksual sebagaimana tercantum dalam KUHP dan UU Perlindungan Anak dianggap belum efek...
-
• 2017
Bahasa Indonesia
Putusan MK Nomor 25/PUU-XIV/2016 mencabut frasa "dapat" dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 juncto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang No...
-
Akomodasi Politik Hukum Di Indonesia Terhadap Hak Asasi Manusia Berdasarkan Generasi Pemikirannya Download• 2017 Indonesia
Bahasa Indonesia
Keberadaan jaminan atas perlindungan HAM telah menjadi unsur penting dalam negara hukum yang demokratis dan berdasarkan konstitusi. Indonesia sebagai negara hukum, telah mewujudkan jaminan perlindunga...
-
• 2017
Bahasa Indonesia
Penetapan ukuran kerugian konstitusional memiliki kedudukan strategis sebagai pintu gerbang atas pengujian norma yang hendak diuji. Mahkamah Konstitusi merumuskan syarat kerugian konstitusional berdas...
-
Wacana Desentralisasi Partai Politik: Kajian Original Intent Dan Pemaknaan Sistematik UUD 1945 Download• 2017 Indonesia
Bahasa Indonesia
Perubahan UUD 1945 yang dilakukan pada tahun 1999-2002 salah satunya bermaksud untuk memperkuat peran dan kedudukan partai politik dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Sebelum Perubahan UUD 1945, fr...
-
Pembatalan Putusan Arbitrase oleh Pengadilan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 15/PUU-XII/2014 Download• 2017
Bahasa Indonesia
Kewenangan pengadilan dalam proses penyelesaian sengketa melalui arbitrase antara lain, putusan arbitrase harus didaftarkan di Pengadilan Negeri. Menurut Mahkamah, Penjelasan Pasal 70 Undang-Undang No...
-
Kewenangan Mahkamah Konstitusi sebagai Negative Budgeter dalam Pengujian Undang-Undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Download• 2017
Bahasa Indonesia
Doktrin Mahkamah Konstitusi (MK) yang dahulu dipercaya hanya sebagai negative legislature telah bergeser menjadi positive legislature. Menjadi pertanyaan, apakah doktrin MK sebagai negative legislatur...
-
• 2017
Bahasa Indonesia
Hak memilih dan dipilih merupakan hak konstitusional warga negara yang diakui sebagai bagian dari hak atas kedudukan yang sama dalam hukum dan pemerintahan sebagaimana dijamin UUD 1945. Sebagai hak ko...
-
Kemungkinan Penerapan Preliminary Ruling Procedure sebagai Media Constitutional Complaint di Mahkamah Konstitusi Download• 2017 Indonesia
Bahasa Indonesia
Preliminary ruling procedure seperti yang diterapkan di Uni Eropa dapat menjadi metode alternatif dalam pelaksanaan constitutional complaint di Indonesia. Undang-Undang Dasar 1945 sebagai hukum tertin...
-
Upaya Menemukan Konsep Ideal Hubungan Pusat-Daerah Menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Download• 2017 Indonesia
Bahasa Indonesia
Penelitian ini bertujuan mengetahui pengaturan tentang pemerintahan daerah terkait dengan asas desentralisasi asimetris sehingga lebih leluasa mengurus rumah tangga sendiri. Penelitian ini merupakan p...
-
Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 20/PUU-XI/2013 pada Penetapan Calon Legislatif Perempuan di Provinsi Jawa Teng Download• 2017 Indonesia
Bahasa Indonesia
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 20/PUU-XI/2013 adalah pengujian konstitusional terhadap Pasal 215 huruf (b) dan Penjelasan Pasal 56 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilu. Putusan ...
-
• 2017 Myanmar
Bahasa Indonesia
Dugaan terjadinya pelanggaran HAM terhadap suku Rohingya di Myanmar telah menjadi perhatian dunia Internasional. Suku Rohingya yang telah tinggal beberapa generasi di bagian wilayah Myanmar, tidak dia...
-
• 2017
Bahasa Indonesia
Salah satu unsur terpenting negara hukum menurut Sri Soemantri adalah pengawasan dari badan-badan peradilan. Salah satu bentuk pengawasan adalah judicial review yang dilakukan oleh Mahkamah Agung dan ...
-
Peran Perubahan Undang-Undang Kewarganegaraan dalam Mengakomodir Diaspora untuk Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Download• 2017 Indonesia
Bahasa Indonesia
Adanya dua persoalan kewarganegaraan yang terjadi pada Gloria Natapraja Hamel dan Archandra Tahar telah membangkitkan kembali momentum untuk melakukan Perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2...
-
• 2017
Bahasa Indonesia
Penelitian ini membahas legalitas hukum Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) dalam menyelenggarakan pemilihan kepala daerah pasca putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XI/2013. Penelitian ini bertuj...
-
• 2017
Bahasa Indonesia
Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 74/PUU-XII/2014 meninggalkan harapan yang belum terpenuhi, yakni rumusan standar konstitusional sebagai pertimbangan dalam pemberian dispensasi umur perkawinan. ...
-
• 2017 Indonesia
Bahasa Indonesia
Diskursus hubungan antara hukum dengan “moral” dan “fakta” selalu saja menarik untuk dibahas di kalangan sarjana hukum. Hukum kodrat irrasional adalah teori hukum besar yang pertama yang cara pandangn...
-
• 2017 Indonesia
Bahasa Indonesia
Pasal 18B ayat (2) UUD NRI 1945 mengatur mengenai penghormatan dan pengakuan atas satuan-satuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang keberadaannya masih ada. Salah satu hak m...
-
Konsep Kedaulatan Negara di Ruang Udara dan Upaya Penegakan Pelanggaran Kedaulatan oleh Pesawat Udara Asing Download• 2017 Indonesia
Bahasa Indonesia
Pengakuan dunia Internasional akan wilayah udara sebagai bagian dari kedaulatan negara memberikan legitimasi yang kuat bagi Indonesia sebagai suatu negara yang luas. Namun kondisi ini dapat berubah ma...
-
• 2017
Bahasa Indonesia
Pembentukan Organisasi Advokat sebagaimana diamanahkan dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat ternyata menimbulkan polemik mengenai Organisasi Advokat yang mana yang diakui keberadaan...
-
Memperkuat Prinsip Pemilu yang Teratur, Bebas, dan Adil melalui Pengujian Konstitusionalitas Undang-Undang Download• 2017 Indonesia
Bahasa Indonesia
Artikel ini membahas peran Mahkamah Konstitusi dalam memperkuat prinsip-prinsip demokrasi di Indonesia, khususnya prinsip Pemilu yang teratur, bebas, dan adil (regular, free and fair elections). Anali...
-
• 2017
Bahasa Indonesia
Mahkamah Partai adalah satu organ baru partai politik yang wajib dibentuk setiap partai menurut UU Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas UU Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik. Keberadaannya...
-
• 2017
Bahasa Indonesia
Tulisan ini memfokuskan pada 2 (dua) isu utama, yaitu: pertama, bagaimana membangun mekanisme sistem checks and balances dalam mengelola keuangan negara, agar sejalan dengan upaya mewujudkan transpara...
-
Interpretasi Lembaga Negara dan Sengketa Lembaga Negara dalam Penyelesaian Sengketa Kewenangan Lembaga Negara Download• 2017 Indonesia
Bahasa Indonesia
Tulisan ini membahas mengenai penyelesaian sengketa kewenangan antarlembaga negara oleh Mahkamah Konstitusi. Dalam penyelesaian sengketa kewenangan konstitusional antar lembaga negara itu terdapat 2 (...
-
Analisis Kritis terhadap Perjanjian Perkawinan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 Download• 2017 Indonesia
Bahasa Indonesia
Pengujian terhadap beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tent...
-
• 2016 Indonesia
Bahasa Indonesia
For the implementation of democratic elections required the existence of an institution independent of the general elections. The regulation of the formation of management bodies General Election in A...
-
Perlindungan Hak Konstitusional Masyarakat Hukum Adat Minangkabau Dalam Pelaksanaan Gadai Tanah Pertanian Download• 2016 Indonesia
Bahasa Indonesia
This research aims to knowing implementation of Constitutional Right of Indigenous People in Agricultural Land Pawning According to Custom in Minangkabau West Sumatra. In Indonesia Agricultural Land P...
-
Calon Tunggal Dalam Pilkada Serentak Tahun 2015 Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi No 100/PUU-XIII/2015 Download• 2016
Bahasa Indonesia
The phenomenon of a pair-single candidate threatens delays in the implementation of simultaneous Regional Head Elections in some districts until 2017. Although the Commission extends the registration ...
-
• 2016
Bahasa Indonesia
Prolegnas is a law developmental transformation after the amendment of UUD NRI 1945. However, the effectuation of Prolegnas's decree by DPR RI always shows the less of law reformation level, either on...
-
• 2016
Bahasa Indonesia
Legislation or commonly called the law is a political product. Politics is a field in the society which relate to public goals, and the law as one of the fields in society is always linked to the...
-
• 2016
Bahasa Indonesia
Every effort of discovering the truth always faced with the possibility to slip. This possibility of slips also occurs in the Constitutional Court Decisions, specifically one which strongly related to...
-
• 2016 Indonesia
Bahasa Indonesia
Article 246 paragraph (2) of Law No. 11 Year 2006 concerning Aceh Government may stipulate that the Aceh government and the Aceh region determine the flag and emblem that reflects the privileges and s...
-
Inkonstitusionalitas Pasal 19 Perma Nomor 2 Tahun 2016 Dan Implikasinya Terhadap Akses Keadilan Warga Negara Download• 2016 Indonesia
Bahasa Indonesia
Judicial review as an extraordinary legal effort has constitutionally regulated by Indonesian law. However, in the administrative court, related with the dispute of location determination for the publ...
-
Urgensi Perluasan Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Sebagai Manifestasi Pengejawantahan Konstitusi Download• 2016 Indonesia • United States of America
Bahasa Indonesia
The acknowledgement of Indonesia as a state of Law as mandated by Article 1 paragraph (3) of 1945 Constitution of the Republic of Indonesia is the fundamental objective of the Constitution where one o...
-
Pertentangan Asas Perundang-undangan Dalam Pengaturan Larangan Mobilisasi Anak Pada Kampanye Pemilu Download• 2016 Indonesia
Bahasa Indonesia
Article 32 paragraph (1) letter k Election Commission Regulation No. 15 Year 2013 describes implementers, participants, and officials are prohibited from mobilizing campaigns Indonesian citizens who d...
-
• 2016 Indonesia
Bahasa Indonesia
There is a strong commitment that constitutional adjudication should be more predictable. As a principle, what has been rightly decided in the past should be the law for the future cases or controverc...
-
• 2016 Indonesia
Bahasa Indonesia
Presidential power in Indonesia, was born exactly in between the mandate of the constitution, and the power of the party. Various constitutional experiments since the era of Sukarno, Suharto, to the c...
-
• 2016
Bahasa Indonesia
The result of this legal research show the existence of conditionally constitutional and conditionally unconstitutional decision in reviewing laws from 2003 to 2015, although that model of decision is...
-
• 2016
Bahasa Indonesia
The Birth of the Board of Ethics of the Constitutional Judges cannot be separated from the effort to uphold a code of ethics and maintain of the dignity of the constitutional judges. Abuse of authorit...
-
• 2016 Indonesia
Bahasa Indonesia
Article 1 paragraph (2) Indonesian Criminal Code is an article designed as bridge between the old and new criminal provisions. Recalling the “age” of Article 1 paragraph (2) Indonesian Criminal Code t...
-
• 2016
Bahasa Indonesia
Nowadays there is a tendency in many countries to protect the environment by incorporating general principles of environment into a state or a regional constitution. This article aims to examine the e...
-
• 2016 Indonesia
Bahasa Indonesia
Article 28E paragraph (3) of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia guarantees the right of everyone to freedom of association, assembly, and to express opinions. Thus, the right of worker...
-
• 2016 Indonesia
Bahasa Indonesia
PT Freeport Indonesia (PT FI) has a Contract of Work (KK) to undertake mining materials in Grasberg and Ertsberg mining areas which has begun in 1967 and will end in 2021. Since the promulgation of La...
-
Politik Hukum Putusan MK Nomor 36/PUU-X/2012 Dalam Upaya Mengembalikan Kedaulatan Negara Dan Perlindungan HAM Download• 2016 Indonesia
Bahasa Indonesia
The background of this paper departs from concern over the fragility of the value of Indonesia's sovereignty which has an impact on the violations of the rights of Indonesian citizens (human rights). ...
-
Perspektif Konstitusional Kedudukan Negara Dan Swasta Dalam Pengelolaan Sumber Daya Air Menurut UUD 1945 Download• 2016
Bahasa Indonesia
This research discusses the constitutional perspective of water resources management and its relation to the position of the state and the private sector in the management of water resources. This res...
-
• 2016
Bahasa Indonesia
This legal hermeneutic article efforts to explore and formulates norms, rules, principles, standards, and criterions that must be referenced in order to understand, analyze, interpret, and explicate t...
-
• 2016
Bahasa Indonesia
Construction of authority in the settlement of dispute over the result of local election is still in transformation to become the ideal format. At the same time, the authority in the settlement of ele...
-
Refleksi Fenomena Judicialization of Politics Pada Politik Hukum Pembentukan Mahkamah Konstitusi Dan Putusan Mahkamah Konstitusi Download• 2016 Indonesia
Bahasa Indonesia
This paper aims to introduce the phenomenon of judicialization of politics in the treasury of legal thought in Indonesia. In addition, this paper also aims to reflect the presence of...
-
• 2016
Bahasa Indonesia
This paper aims at highlighting some odd court decisions on corruption typed “state financial loss” in public procurement sector. It is odd because of the following reasons: (i) the nature of the case...
-
• 2016 Indonesia
Bahasa Indonesia
Existence of the Constitutional Court interpreted as the guardians of the constitution of the various operational policies that are not in accordance with the constitutional mandate. Climate ‘economic...
-
• 2016
Bahasa Indonesia
Normatively constitutional court and supreme of court has on equal position with a different authority. However, there is a relationship of authority and point of contact. Morever, potential to cause ...
-
• 2016 Indonesia
Bahasa Indonesia
Concurrent local elections to be held in December 2015, characterized by the dynamics of democracy and new political dynamics. Dynamics it is the birth of a single candidate in several areas that will...
-
Ekstensifikasi Subjectum Litis Dalam Perselisihan Pemilu Legislatif Dan Pemilihan Kepala Daerah Download• 2016 Indonesia
Bahasa Indonesia
Subjectum litis in The Legislative and Regional Head Election Disputes in Indonesia has been determined in a limited manner in The legislation and The regulation of the Constitutional Court. However a...
-
Daerah Sebagai Pihak Dalam Kontrak Penanaman Modal Internasional (Studi Kasus Provinsi Aceh) Download• 2016 Indonesia
Bahasa Indonesia
Legal certainty is an important factor in developing International investment contracts in regional areas. How ever, it cannot be accomplisehed yet because of, among others, obscurance and inconsistan...
-
• 2016
Bahasa Indonesia
This study seeks to examine the performance of legislation (lawmaking function) as the realization of human rights instruments. Scrutiny on the program period 2010-2014 national legislation, to determ...
-
• 2016 Indonesia
Bahasa Indonesia
A transformative amendment of the 1945 Constitution established a separate judicial institution called the Constitutional Court. This institution is believed to serve a strategic role within Indonesia...
-
• 2016
Bahasa Indonesia
Corruption is one form of systematic organized crimes performed with complicated modus operandi. Disclosing of this crime, in addition to requiring special equipment, also needs a certain method. One ...
-
• 2016
Bahasa Indonesia
On Research “checks and balances” in legal studies often raises high quality questions such as, does the checks and balances is a doctrine, principle, or legal theory, or maybe precisely the formula o...
-
• 2016 Indonesia
Bahasa Indonesia
Indonesia which is located in southeastern asia has a lot of natural resources. This situation has made Indonesia was one of the purpose of foreign capital investment especially the mining sector, bes...
-
• 2016
English
After more a decade, Indonesian Constitutional Court (ICC) has importantly played a significant role in the law reform, such as protecting energy security through their judgements. ICC comes out...
-
• 2016 Indonesia
Bahasa Indonesia
The development of contemporary public law (both in the field of constitutional law and administrative law) in Indonesia was marked by the strengthening of the internal settlement administration asser...
-
• 2016 Indonesia
Bahasa Indonesia
The need for dual citizenship regulation seems increasingly prominent and becomes an issue that continues to be striven by the Indonesian Diasporas in various countries around the globe. Dual citizens...
-
• 2016 Indonesia
Bahasa Indonesia
Coalition can be the effective way to collect the power for struggle in the competitive politics. In Indonesia, after the reform era, the coalition system being the most popular system that granted by...
-
Politik Hukum Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Atas Pelaksanaan Pemilu Dan Pemilukada Di Indonesia Download• 2016 Indonesia
Bahasa Indonesia
After amendment 1945, whether legislative elections and the election of the executive power implementing held directly by the people, and going political reform electoral laws and local election, both...
-
• 2016 Indonesia
Bahasa Indonesia
Particular problem in judicial review frequently found is there a contradiction between the subsidiary legislation and the constitution. Unfortunately, in several Supreme Court verdict on judicial rev...
-
• 2015
Bahasa Indonesia
Recruitment is not an arena of “hazing” and the addition of bureaucracy but a forum to explore the nature of integrity, capability, and independence of the candidates for constitutional judges....
-
Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PUU-X/2012 Bagi Penyelesaian Sengketa Bisnis Dan Keuangan Syariah Download• 2015
Bahasa Indonesia
The Decision of Constitutional Court No. 93/PUU-X/2012 regarding Judicial Review of Law No. 21/2008 regarding Sharia Banking with the Indonesian Constitution 1945 was giving a strong statement that th...
-
• 2015 Indonesia
Bahasa Indonesia
Up to now, the law is still considered discriminatory and gender inequality. Though the law should be equal or sensitive to gender inequality to guarantee women's rights. By following the principle of...
-
Eksistensi Badan Pertanahan Aceh Sebagai Perangkat Daerah Di Aceh Dalam Aspek Kepastian Hukum Bidang Pertanahan Download• 2015 Indonesia
Bahasa Indonesia
Under the provisions of Article 253 of Law No. 11 Year 2006 regarding Aceh Government insists on the transitional status of the Regional Office of the National Land Agency of Aceh and District Land Of...
-
• 2015
Bahasa Indonesia
This writing analyses access to water not merely as a right but as human rights. Since the right to water constitues human rights, then constitutionally, the state, mainly the government, is obliged ...
-
• 2015 Indonesia
Bahasa Indonesia
The Justice appointment of The Constitutional Court is an entry point of the independence and impartiality of The Constitutional Court in Indonesia. There is some refraction on the mechanism of the Ju...
-
• 2015 United Kingdom
Bahasa Indonesia
Law, as an justice institution run its functions through a specific process towards a certain direction in order to achieve justice. Justice now a days is needed as something concrete as the fulfillme...
-
Konstitusionalitas Norma Sanksi Pidana Sebagai Ultimum Remedium Dalam Pembentukan Perundang-undangan Download• 2015
Bahasa Indonesia
Intentionally, criminal sanction was seen as an effective solution for the problem of crimes. On the other hand, criminal sanctions also pose as an implementation of state responsibility in maintainin...
-
• 2015
Bahasa Indonesia
Article 24 C of Third Amendment of Constitution Law 1945 is the basis of the Constitutional Court to give the final and binding decision in terms of law examination against Constitution Law 1945. Cons...
-
Konstitusionalitas Dan Legalitas Norma Dalam Pengujian Undang-Undang Terhadap Undang-Undang Dasar 1945 Download• 2015 Indonesia
Bahasa Indonesia
The Constitutionality of norms are inseparable with the model of judicial review of laws against the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia. It can be see from the reviews of abstract and con...