Article 33 Indonesia
Think Tank in Jakarta, Indonesia
Jl. Salak blok L-10, Komplek Kalibata Indah, Rawajati, Jakarta Selatan, DKI Jakarta 12750, Indonesia
Article 33 Indonesia
Article 33 is a research based policy advocacy organisation founded in 2009 that focuses on social policy, extractive industries, and climate change. Based in Jakarta, Article 33’s research and activities address governance, accountability and transparency issues in social policy (education and health), extractive industries, climate change and forestry sectors.
Fields of study: Social Policy, Energy & Natural Resources, Climate Change
Catalogue
27 results.
-
• Enero 2016 Indonesia
Bahasa Indonesia
Penelitian Benefit Sharing Mechanism (BSM) atau mekanisme pembagian manfaat ini merupakan penelitian tahap dua dengan didanai oleh ProRep, setelah sebelumnya melakukan riset dengan tema yang sama di K... -
• Enero 2016
Bahasa Indonesia
Ada dua amanat penting dalam skema penurunan emisi melalui pencegahan deforestasi dan degradasi hutan yakni pertama, pembagian insentif dan kedua, pelibatan masyarakat lokal sekitar hutan. Sejalan den...
-
Penghitungan Standar Biaya Satuan Investasi Sarana dan Prasarana Sekolah Jenjang SD, SMP dan SMA di Indonesia Download• 2016 Indonesia
Bahasa Indonesia
Di saat Pemerintah mulai mencanangkan program Wajib Belajar (Wajar) 12 Tahun, Pemerintah masih mempunyai “pekerjaan rumah” untuk menyelesaikan masalah kesenjangan akses dan mutu layanan program Wajard...
-
• 2016 Indonesia
Bahasa Indonesia
Pemerintah Indonesia menyatakan bahwa program Wajib Belajar Pendidikan Dasar (Wajardikdas) sembilan tahun telah tuntas pada tahun 2011 lalu. Dilihat dari capaian Angka Partisipasi Kasar (APK), target ...
-
Biaya Satuan Investasi Sarana dan Prasarana Sekolah Jenjang SD, SMP dan SMA di Indonesia: sebuah Studi Download• Diciembre 2015 Indonesia
Bahasa Indonesia
Melesetnya target pemenuhan sarana dan prasarana sekolah yang menjadi target SPM, merupakan masalah yang harus segera diselesai sebelum Pemerintah menggulirkan Wajib Belajar 12 tahun. Rendahnya keters...
-
• Abril 2015 Indonesia
Bahasa Indonesia
Program Bantuan Operasional Sekolah (BOS) tidak mampu menghapus iuran di jenjang pendidikan dasar sehingga menghambat kebijakan pendidikan dasar gratis berkualitas. Masih tingginya iuran di sekolah/m...
-
Menggagas Mekanisme Pembagian Manfaat (Benefit Sharing Mechanism) Terpadu untuk Konservasi Hutan Adat di Bungo, Jambi Download• Marzo 2015 Indonesia
Bahasa Indonesia
Setelah putusan Mahkamah Konstitusi (MK) nomor 35/20121, hutan adat yang selama ini berada dalam kawasan hutan negara telah berganti status dari hutan negara ke hutan hak. Konsekuensi logis atas penga...
-
Prakarsa-Prakarsa Transparansi Rantai Perizinan dan Penerimaan Negara dari Sumber Daya Alam Berbasis Lahan Serta Keterlibatan Masyarakat Sipil Download• 2015
Bahasa Indonesia
Dalam dasawarsa ini telah berkembang berbagai prakarsa mendorong transparansi dan akuntabilitas di sektor sumber daya alam berbasis lahan. Munculnya prakarsa-prakarsa ini menunjukkan upaya membangun m...
-
• Enero 2015
Bahasa Indonesia
Hutan adat (rimbo adat dalam bahasa lokal) masyarakat adat Datuk Sinaro Putih di Kabupaten Bungo, dibentuk atas kekhawatiran beberapa orang dari dalam masyarakat adat akan kelestarian hutan di wilayah...
-
Ekonomi Politik Mekanisme Distribusi Manfaat (Benefit Sharing Mechanism) untuk Mitigasi Deforestasi dan Degradasi Hutan: Kasus Berau, Kalimantan Timur Download• 2014 Indonesia
Bahasa Indonesia
Pada saat ini, alokasi dan distribusi dari Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) dan Dana Reboisasi (DR) melalui skema Dana Bagi Hasil (DBH) tampaknya belum cukup mampu memberikan insentif yang tepat bagi ...
-
Ekonomi Politik Mekanisme Distribusi Manfaat (Benefit Sharing Mechanism) untuk Mitigasi Deforestasi dan Degradasi Hutan: Kasus Bulungan, Kalimantan Utara Download• 2014 Indonesia
Bahasa Indonesia
Pada saat ini, alokasi dan distribusi dari Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) dan Dana Reboisasi (DR) melalui skema Dana Bagi Hasil (DBH) tampaknya belum cukup mampu memberikan insentif yang tepat bagi ...
-
Ekonomi Politik Mekanisme Distribusi Manfaat (Benefit Sharing Mechanism) untuk Mitigasi Deforestasi dan Degradasi Hutan: Kasus Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur Download• 2014 Indonesia
Bahasa Indonesia
Pada saat ini, alokasi dan distribusi dari Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) dan Dana Reboisasi (DR) melalui skema Dana Bagi Hasil (DBH) tampaknya belum cukup mampu memberikan insentif yang tepat bagi ...
-
Ekonomi Politik Mekanisme Distribusi Manfaat (Benefit Sharing Mechanism) untuk Mitigasi Deforestasi dan Degradasi Hutan: Kasus Musi Banyuasin, Sumatera Selatan Download• 2014 Indonesia
Bahasa Indonesia
Pada saat ini, alokasi dan distribusi dari Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) dan Dana Reboisasi (DR) melalui skema Dana Bagi Hasil (DBH) tampaknya belum cukup mampu memberikan insentif yang tepat bagi ...
-
• 2014 Indonesia
Bahasa Indonesia
Hasil studi Article 33 Indonesia melihat bahwa salah satu aspek yang menyebabkan manfaat dari kegiatan pemanfaatan hutan belum mampu menangani masalah deforestasi dan degradasi hutan adalah pengelolaa...
-
Analisis Penyebab Kehilangan Penerimaan Negara dari PNBP Penggunaan Kawasan Hutan (PKH) untuk Pertambangan Download• 2014
Bahasa Indonesia
Kegiatan penggunaan kawasan hutan (PKH) untuk pertambangan merupakan salah satu penyumbang bagi penerimaan negara. Salah satu penerimaan negara dari kegiatan PKH pertambangan bersumber dari penerimaan...
-
• 2014 Indonesia
Bahasa Indonesia
Hutan Indonesia dengan luas sekitar 130 juta ha, masih mengalami laju deforestasi dan degradasi hutan yang tinggi. Hasil penelitian Forest Watch Indonesia (2012) memperkirakan laju deforestasi dari ta...
-
• 2014
Bahasa Indonesia
Perhatian terhadap kehilangan penerimaan menjadi sangat penting karena kehilangan penerimaan PNBP PKH pertambangan diduga memiliki korelasi terhadap terjadinya degradasi dan deforestasi. Kehilangan pe...
-
• 2014 Indonesia
Bahasa Indonesia
Polemik publik dan khususnya masyarakat pertambangan mengenai kebijakan hilirisasi mineral mengemuka menjelang kewajiban pengolahan mineral di dalam negeri berlaku sebagaimana amanat Undang-undang No ...
-
• Marzo 2013 Indonesia
Bahasa Indonesia
Konflik di Desa Podi, Kabupaten Tojo Una-una, Sulawesi Tengah; Kecamatan Weda Tengah, Halmahera Tengah, Maluku Utara, dan Murug Raya, Kalimantan Tengah tercatat sebagai konflik antara Perusahaan tamba...
-
Merancang Distribusi Manfaat Penerimaan Sektor Kehutanan untuk Mitigasi Deforestasi dan Degradasi Hutan di Tingkat Lokal Download• 2013 Indonesia
Bahasa Indonesia
Pada tahun 2011, total penerimaan Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) dan Dana Reboisasi (DR) mencapai Rp 2,7 triliun (Kemenhut, 2012). Pada saat ini, alokasi dan distribusi dari PSDH dan DR melalui skem...
-
• 2013 Indonesia
Bahasa Indonesia
Undang-Undang No 4 Tahun 2009 tentang pertambangan umum setidaknya menyatakan empat maksud penting, sebagaimana diperjelas dalam PP 23 Tahun 2010 dan PP 24 Tahun 2012. Maksud pertama adalah undang-und...
-
• 2013 Indonesia
English
The forestry sector is an extractive industry with very high revenue loss in Indonesia. The findings of the Supreme Audit Agency (BPK) RI in 2010 claimed that the state loss due to illegal logging is ... -
• 2013 Indonesia
Bahasa Indonesia
Sektor kehutanan merupakan sektor industri ekstraktif dengan revenue loss yang sangat tinggi di Indonesia. Temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI tahun 2010 menyatakan kerugian negara akibat pembala...
-
• 2013 Indonesia • Noruega
Bahasa Indonesia
Tingginya kehilangan penerimaan negara dari sektor kehutanan, tentu memerlukan perbaikan tata kelola. Salah satunya melalui mekanisme transparansi penerimaan. Di sinilah, skema transparansi penerimaan...
-
• Octubre 2012 Indonesia
English
This paper begins with presentation of various forest concession activities in the forestry sector, which whill then focused on the concession of of timber forest products. Description of timber fores...
-
• Octubre 2012 Indonesia
Bahasa Indonesia
Tulisan ini diawali dengan pemaparan tentang berbagai kegiatan pengusahaan hutan di sektor kehutanan, yang kemudian difokuskan pada pengusahaan hasil hutan kayu. Penjelasan tentang hasil hutan kayu ak...
-
Ekonomi Politik Mekanisme Distribusi Manfaat dari PSDH-DR untuk Mitigasi Deforestasi dan Degradasi Hutan: Studi Kasus Kabupaten Musi Banyuasin, Kutai Kartanegara, Bulungan, dan Berau Download• 2012
Bahasa Indonesia
Pada saat ini, alokasi dan distribusi dari Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) dan Dana Reboisasi (DR) melalui skema Dana Bagi Hasil (DBH) tampaknya belum cukup mampu memberikan insentif yang tepat bagi ...