Recently Published
Policy Synchronization In Mining Licenses In Forest Areas Image
Journal article

Policy Synchronization In Mining Licenses In Forest Areas

The Role of Scientists in Green Fiscal Policy Formulation: Case Study in Jambi Image
Journal article

The Role of Scientists in Green Fiscal Policy Formulation: Case Study in Jambi

Policy Synchronization In Mining Licenses In Forest Areas Image
Policy Synchronization In Mining Licenses In Forest Areas Image
Journal article

Policy Synchronization In Mining Licenses In Forest Areas

The Role of Scientists in Green Fiscal Policy Formulation: Case Study in Jambi Image
The Role of Scientists in Green Fiscal Policy Formulation: Case Study in Jambi Image
Journal article

The Role of Scientists in Green Fiscal Policy Formulation: Case Study in Jambi

Most Viewed
Efisiensi Saluran Distribusi Produk Mebel: Studi Kasus pada Perusahaan Mebel Ukir di Jepara Image
Journal article

Efisiensi Saluran Distribusi Produk Mebel: Studi Kasus pada Perusahaan Mebel Ukir di Jepara

Keberhasilan suatu Perusahaan selain akan sangat ditentukan oleh tingkat efisiensi produksi, juga ditentukan oleh ketepatan menggunakan saluran distribusi untuk memasarkan produk Perusahaan ke tangan konsumen. Mebel ukir merupakan komoditi kayu olahan yang penting di daerah Jepara yang produknya antara lain dipasarkan di dalam negeri melalui berbagai tipe saluran pemasaran. Penelitian ini dilakukan rmtuk mengetahui efisiensi dari tipe tipe saluran distribusi yang digunakan oleh Perusahaan mebel ukir tersebut.Perusahaan mebel ukir yang menjadi objek studi memasarkan produknya melalui 2 tipe saluran distribusi yaitu : Perusahaan → Konsumen (tipe 1) dan Perusahaan →Distributor →Pengecer →Konsumen (tipe II). Untuk menilai efisiensi, dilakukan analisis biaya distribusi dan volume penjualan selama 3 tahun (tahun 1993 - 1995).Hasil penelitian menunjukkan bahwa pada saluran tipe I, persentase biaya distribusi terhadap volume penjualan cenderung terus menurun yaitu dari 3,25 % menjadi 2, 70%). Besamya biaya distribusi untuk setiap satu unit produk terjual juga terus menurun yaitu dari Rp 7.538 menjadi Rp 6.213. Rata-rata persentase Perubahan volume penjualan lebih besar dibandingkan dengan rata-rata persentase Perubahan biaya distribusi yaitu 63,9 % dengan 48,33%.Pada tipe II, persentase biaya distribusi terhadap volume penjualan menunjukkan kecenderungan yang terus meningkat yaitu dari 2,07 % menjadi 2,57%. Besarnya biaya distribusi. untuk setiap satu unit produk terjual juga meningkat dari Rp 4. 031 menjadi Rp 6. 739. Sedangkan rata-rata persentase Perubahan volume penjualan lebih kecil dibandingkan dengan rata-rata persentase Perubahan biaya distribusi yaitu 80, 75% dengan 110,80%. Hal tersebut menunjukkan bahwa saluran distribusi tipe 1 telah dikelola secara lebih efisien dibandingkan dengan saluran tipe II. Meskipun demikian didalam upaya memperluas pangsa pasar, keberadaan saluran distribusi tipe II masih diperlukan oleh Perusahaan karena dapat lebih memperluas jangkauan pasar produk Perusahaan.
Pembuatan Briket Arang dari Serbuk Gergajian Kayu dengan Penambahan Tempurung Kelapa Image
Journal article

Pembuatan Briket Arang dari Serbuk Gergajian Kayu dengan Penambahan Tempurung Kelapa

Limbah serbuk gergajian kayu mempunyai potensi yang cukup besar untuk terus dikembangkan sebagai bahan baku pembuatan briket arang. Guna lebih meningkatkan sifat fisis dan kimia briket arang serbuk gergajian kayu maka dilakukan penelitian dengan menambahkan arang tempurung kelapa sebagai bahan baku briket. Dalam percobaan ini arang tempurung kelapa yang ditambahkan sebesar 10%, 15% dan 20% dari berat briket. Pengarangan serbuk gergaji dan tempurung kelapa dilakukan secara terpisah dengan menggunakan kiln drum selama 5-7 jam dan selanjutnya dibuat briket sesuai dengan komposisi yang telah ditetapkan. Pada pembuatan briket digunakan perekat kanji sebanyak 2,5% yang dikempa dingin pada tekanan 3,125 ton. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dibandingkan dengan briket dari 100% arang serbuk gergaji, temyata penambahan arang tempurung kelapa mampu meningkatkan kerapatan, kekuatan tekan dan nilai kalor.Secara keseluruhan nilai kerapatan briket arang berkisar antara 0,45-0,59 g/cm3, kekuatan tekan 4,67-6,72 kg/cm2, kadar air 3,51-4.75%, kadar zat menguap 22.18-25,77,. kadar abu 3,56-4.23%, kadar karbon terikat 70,28-73,82% dan nilai kalor berkisar antara 6.198,99-6.522,84 kal/g. Briket arang dengan komposisi 90% arang serbuk gergaji dan 10% arang tempurung kelapa memberikan hasil yang terbaik untuk kadar air (3,51%), kadar zat menguap (22,18%), kadar karbon terikat (73,82%) dan nilai kalor (6.522.84 kal/g).
Kajian Hutan Kemasyarakatan sebagai Sumber Pendapatan : Kasus di Kab. Gunung Kidul Image
Kajian Hutan Kemasyarakatan sebagai Sumber Pendapatan : Kasus di Kab. Gunung Kidul Image
Journal article

Kajian Hutan Kemasyarakatan sebagai Sumber Pendapatan : Kasus di Kab. Gunung Kidul

Kajian Kebijakan Pengelolaan Hutan Lindung Image
Kajian Kebijakan Pengelolaan Hutan Lindung Image
Journal article

Kajian Kebijakan Pengelolaan Hutan Lindung

Suggested For You
Kebijakan Pengelolaan Hutan Adat Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi No. 35/PUU\u002DX/2012: suatu Tinjauan Kritis Image
Journal article

Kebijakan Pengelolaan Hutan Adat Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi No. 35/PUU-X/2012: suatu Tinjauan Kritis

Keberadaan masyarakat hukum adat (MHA) sudah sejak lama termarginalisasikan di bawah kekuasaan negara. Semua itu berakhir melalui Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) No. 35/2012 yang menyatakan bahwa hutan adat berada di wilayah adat dan bukan di kawasan hutan negara. Tulisan ini mengkaji pengelolaan hutan adat (PHA) pasca Putusan MK No. 35 dengan tujuan: 1) memberi pengertian terkait masyarakat adat dan MHA; 2) mengidentifikasi peraturan Perundangan yang terkait dengan PHA; 3) menganalisis dampak putusan MK terhadap Perubahan UU No. 41/1999 dan 4) menyusun strategi PHA ke depan. Penelitian ini menggunakan pendekatan ekonomi politik dan analisis datanya menggunakan analisis deskriptif kualitatif. Hasil kajian menunjukkan bahwa tidak ada perbedaan antara istilah masyarakat adat dan MHA karena kedua definisi tersebut pada prinsipnya sama. Ada sekitar delapan jenis UU yang terkait dengan pengertian dan hak MHA, namun substansi dan penerapannya sangat tergantung pada persepsi masing-masing sektor. Putusan MK No. 35 mempunyai dampak signifikan dalam pengelolaan hutan dengan dikeluarkannya hutan adat dari kawasan negara dan juga tidak termasuk ke dalam kategori hutan hak. Strategi penting dalam PHA ke depan adalah adanya kesepakatan bersama antara pemerintah, LSM dan masyarakat adat terkait dengan penetapan MHA, penetapan tata batas hutan adat, dan pembentukan kelembagaan masyarakat adat.
Read more articles