People's Representative Council, Republic of Indonesia (DPR)
Government Body in Jakarta, Indonesia
Jl. Jenderal Gatot Subroto RT.1/RW.3, Senayan, Jakarta Pusat, DKI Jakarta 10270, Indonesia
People's Representative Council, Republic of Indonesia (DPR)
The People's Representative Council (Indonesian: Dewan Perwakilan Rakyat, DPR), alternatively translatable as the House of Representatives or the House of People's Representatives, is one of two elected national legislative assemblies in Indonesia. Together with the Regional Representative Council (Dewan Perwakilan Daerah, DPD), a second chamber with limited powers, it makes up a legislative body, the People's Consultative Assembly (Majelis Permusyawaratan Rakyat, MPR).
Fields of study: Public Policy, Law & Human Rights
Catalogue
41–60 of 401 results.
-
• 2017
Bahasa Indonesia
Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 74/PUU-XII/2014 meninggalkan harapan yang belum terpenuhi, yakni rumusan standar konstitusional sebagai pertimbangan dalam pemberian dispensasi umur perkawinan. ... -
• 2017 Indonesia
Bahasa Indonesia
Diskursus hubungan antara hukum dengan “moral” dan “fakta” selalu saja menarik untuk dibahas di kalangan sarjana hukum. Hukum kodrat irrasional adalah teori hukum besar yang pertama yang cara pandangn...
-
• 2017 Indonesia
Bahasa Indonesia
Pasal 18B ayat (2) UUD NRI 1945 mengatur mengenai penghormatan dan pengakuan atas satuan-satuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang keberadaannya masih ada. Salah satu hak m...
-
Konsep Kedaulatan Negara di Ruang Udara dan Upaya Penegakan Pelanggaran Kedaulatan oleh Pesawat Udara Asing Download• 2017 Indonesia
Bahasa Indonesia
Pengakuan dunia Internasional akan wilayah udara sebagai bagian dari kedaulatan negara memberikan legitimasi yang kuat bagi Indonesia sebagai suatu negara yang luas. Namun kondisi ini dapat berubah ma...
-
• 2017
Bahasa Indonesia
Pembentukan Organisasi Advokat sebagaimana diamanahkan dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat ternyata menimbulkan polemik mengenai Organisasi Advokat yang mana yang diakui keberadaan...
-
Memperkuat Prinsip Pemilu yang Teratur, Bebas, dan Adil melalui Pengujian Konstitusionalitas Undang-Undang Download• 2017 Indonesia
Bahasa Indonesia
Artikel ini membahas peran Mahkamah Konstitusi dalam memperkuat prinsip-prinsip demokrasi di Indonesia, khususnya prinsip Pemilu yang teratur, bebas, dan adil (regular, free and fair elections). Anali...
-
• 2017
Bahasa Indonesia
Mahkamah Partai adalah satu organ baru partai politik yang wajib dibentuk setiap partai menurut UU Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas UU Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik. Keberadaannya...
-
• 2017
Bahasa Indonesia
Tulisan ini memfokuskan pada 2 (dua) isu utama, yaitu: pertama, bagaimana membangun mekanisme sistem checks and balances dalam mengelola keuangan negara, agar sejalan dengan upaya mewujudkan transpara...
-
Interpretasi Lembaga Negara dan Sengketa Lembaga Negara dalam Penyelesaian Sengketa Kewenangan Lembaga Negara Download• 2017 Indonesia
Bahasa Indonesia
Tulisan ini membahas mengenai penyelesaian sengketa kewenangan antarlembaga negara oleh Mahkamah Konstitusi. Dalam penyelesaian sengketa kewenangan konstitusional antar lembaga negara itu terdapat 2 (...
-
Analisis Kritis terhadap Perjanjian Perkawinan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 Download• 2017 Indonesia
Bahasa Indonesia
Pengujian terhadap beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tent...
-
• 2016 Indonesia
Bahasa Indonesia
For the implementation of democratic elections required the existence of an institution independent of the general elections. The regulation of the formation of management bodies General Election in A...
-
Perlindungan Hak Konstitusional Masyarakat Hukum Adat Minangkabau Dalam Pelaksanaan Gadai Tanah Pertanian Download• 2016 Indonesia
Bahasa Indonesia
This research aims to knowing implementation of Constitutional Right of Indigenous People in Agricultural Land Pawning According to Custom in Minangkabau West Sumatra. In Indonesia Agricultural Land P...
-
Calon Tunggal Dalam Pilkada Serentak Tahun 2015 Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi No 100/PUU-XIII/2015 Download• 2016
Bahasa Indonesia
The phenomenon of a pair-single candidate threatens delays in the implementation of simultaneous Regional Head Elections in some districts until 2017. Although the Commission extends the registration ...
-
• 2016
Bahasa Indonesia
Prolegnas is a law developmental transformation after the amendment of UUD NRI 1945. However, the effectuation of Prolegnas's decree by DPR RI always shows the less of law reformation level, either on...
-
• 2016
Bahasa Indonesia
Legislation or commonly called the law is a political product. Politics is a field in the society which relate to public goals, and the law as one of the fields in society is always linked to the...
-
• 2016
Bahasa Indonesia
Every effort of discovering the truth always faced with the possibility to slip. This possibility of slips also occurs in the Constitutional Court Decisions, specifically one which strongly related to...
-
• 2016 Indonesia
Bahasa Indonesia
Article 246 paragraph (2) of Law No. 11 Year 2006 concerning Aceh Government may stipulate that the Aceh government and the Aceh region determine the flag and emblem that reflects the privileges and s...
-
Inkonstitusionalitas Pasal 19 Perma Nomor 2 Tahun 2016 Dan Implikasinya Terhadap Akses Keadilan Warga Negara Download• 2016 Indonesia
Bahasa Indonesia
Judicial review as an extraordinary legal effort has constitutionally regulated by Indonesian law. However, in the administrative court, related with the dispute of location determination for the publ...
-
Urgensi Perluasan Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Sebagai Manifestasi Pengejawantahan Konstitusi Download• 2016 Indonesia • Estados Unidos
Bahasa Indonesia
The acknowledgement of Indonesia as a state of Law as mandated by Article 1 paragraph (3) of 1945 Constitution of the Republic of Indonesia is the fundamental objective of the Constitution where one o...
-
Pertentangan Asas Perundang-undangan Dalam Pengaturan Larangan Mobilisasi Anak Pada Kampanye Pemilu Download• 2016 Indonesia
Bahasa Indonesia
Article 32 paragraph (1) letter k Election Commission Regulation No. 15 Year 2013 describes implementers, participants, and officials are prohibited from mobilizing campaigns Indonesian citizens who d...