Indonesian Ministry of Social Affairs (Kemsos RI)
Government Body in Jakarta, Indonesia
Jl. Salemba Raya No.28, Jakarta Pusat, DKI Jakarta 10430, Indonesia
Indonesian Ministry of Social Affairs (Kemsos RI)
Indonesian Ministry of Social Affairs is a ministry that organises and in charge of internal affairs within the government to assist the President in administering state governance in the social field. The Ministry of Social Affairs is led by a Minister of Social Affairs.
Fields of study: Social Policy
Journals published by Kemsos RI:
Catalogue
1–20 of 223 results.
-
Kualitas Hidup Lanjut Usia di Daerah Rawan Bencana (Studi Kasus di Desa Sukamanah Kecamatan Pangalengan) Download• 2016
Bahasa Indonesia
Penelitian ini merupakan penelitian yang bertujuan untuk memperoleh data mengenai profil lanjut usia, untuk memperoleh penjelasan empirik mengenai kualitas hidup lanjut usia di wilayah Desa, Sukamana... -
Model Perlindungan Sosial Anak Di Rumah Perlindungan Sosial Anak Bunga Rampai Kepulauan Riau Download• 2016 Indonesia
Bahasa Indonesia
Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan model perlindungan sosial bagi anak-anak korban kekerasan yang dilakukan oleh Rumah Perlindungan Sosial Anak (RPSA) Bunga Rampai Kepulauan Riau. Lokasi p...
-
• 2016
Bahasa Indonesia
Penelitian kebijakan bertujuan untuk penyempurnaan kebijakan perlindungan sosial bagi pekerja migran bermasalah. PMB mengalami gaji tidak dibayar, pemotongan gaji dalam jumlah besar oleh agensi/PTKIS...
-
Pengembangan Keterampilan Sosial dan Kewirausahaan pada Organisasi Pemuda Keagamaan di Depok Download• 2016 Indonesia
Bahasa Indonesia
Penelitian ini mengkaji kelompok pemuda dalam organisasi Muhammadiyah sebagai Faith Based Organization (FBO) menjadi agen Perubah dalam pengembangan masyarakat lokal di Kelurahan Cinangka, Depok, Jawa...
-
• 2016
Bahasa Indonesia
Pengembangan masyarakat lebih efektif dilaksanakan melalui kelembagaan berbasis komunitas dan kawasan. Melalui pendekatan kelembagaan, baik kelembagaan ekonomi maupun sosial dapat mempermudah mengontr...
-
• 2016 Indonesia
Bahasa Indonesia
Pada hakekatnya daerah tertinggal merupakan daerah kabupaten yang masyarakat serta wilayahnya relatif kurang berkembang, dibandingkan daerah lain dalam skala nasional. Salah satunya adalah kabupaten l...
-
Peran Lembaga Layanan Terpadu dalam Percepatan Pengentasan Kemiskinan (Studi Kasus di Kota Payakumbuh) Download• 2016
Bahasa Indonesia
Pemerintah daerah mempunyai peran strategis dalam peningkatan kesejahteraan warganya. Kajian kualitatif di Kota Payakumbuh dengan teknik pengumpulan data: wawancara dan diskusi dengan pihak-pihak terk...
-
Rencana Pemulangan dan Integrasi Eks Penderita Gangguan Mental dengan Masyarakat: Masalah dan Solusi Download• 2016
Bahasa Indonesia
Umum, masyarakat awam masih menganggap seorang penderita gangguan mental yang sudah dinyatakansembuh dengan label negatif. Pelabelan seperti ini dapat mempengaruhi perlakuan masyarakat kepada eks pend...
-
Tantangan Profesi Peneliti: Satu Studi Kasus Pusat Penelitian dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial Download• 2016
Bahasa Indonesia
Peneliti merupakan satu jabatan fungsional di Kementerian Sosial RI. Keberadaannya sudah diakui sejak tahun 1985ditandai dengan diangkatnya delapan orang menjadi peneliti fungsional. Selama tiga puluh...
-
• 2016 Indonesia
Bahasa Indonesia
Tidak ada satu wilayah pun di negara dunia ketiga dimana perempuan telah menikmati kesetaraan yang sama dalamhak-hak hukum, sosial dan ekonomi (United Nation Development Programme, 2010). Ketimpangan ...
-
• 2016 Indonesia
Bahasa Indonesia
Komunitas Adat Terpencil (KAT) merupakan salah satu isu di Indonesia. Jumlah masyarakat KAT masih cukupbesar, yang tersebar di seluruh pelosok yang lokasinya secara geografis relatif sulit dijangkau, ...
-
• 2016
Bahasa Indonesia
Peran lingkungan besar pengaruhnya terhadap munculnya permasalahan perilaku tindak kriminal. Disamping ituperilaku seseorang dengan semua aspeknya merupakan proses belajar. Permasalahan yang kompleks ...
-
Implikasi Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial Download• 2016 Indonesia
Bahasa Indonesia
Fokus dari kajian ini adalah implikasi Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah terhadappenyelenggaraan kesejahteraan sosial dengan menggunakan studi dokumentasi. Undang-Undang te...
-
Analisis Efektifitas Kelompok Usaha Bersama sebagai Instrumen Program Penanganan Fakir Miskin Download• 2016
Bahasa Indonesia
Studi ini bertujuan untuk mengetahui: 1) eksistensi dan efektifitas KUBE sebagai instrument penanganan fakir miskindan 2) faktor penyebab keberhasilan atau kegagalan KUBE. Studi dilakukan dengan mengg...
-
• 2016 Indonesia
Bahasa Indonesia
Program Corporate Social Reponsibility (CSR) merupakan salah satu kebutuhan dan di Indonesia merupakan suatu kewajiban dan ditetapkan melalui Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbat...
-
Peran Jejaring Kerja dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial terhadap Gelandangan dan Pengemis di Panti Sosial Bina Karya Pangudi Luhur Bekasi Download• 2016
Bahasa Indonesia
Penelitian ini merupakan studi kasus dan bersifat deskriptif kualitatif yang bertujuan untuk mendeskripsikan peran jejaring kerja di panti sosial Bina Karya Pangudi Luhur dalam memberikan pelayanan pr...
-
Pemberdayaan melalui KUBE PKH :Studi Kasus di Nagari Linggo Sari Baganti Air Haji Kabupaten Pesisir Provinsi Sumatera Barat Download• 2016 Indonesia
Bahasa Indonesia
Penelitian ini dilakukan dengan tujuan mendeskripsikan pemberdayaan sosial melalui KUBE PKH di Nagari Muaro Gadang Air Haji-Kecamatan Linggo Sari Baganti-Kabupaten Pesisir Selatan. Penelitian dilakuka...
-
Adaptasi Masyarakat Urban terhadap Perubahan Sistem Mata Pencaharian Daerah Otonomi Baru Kota Tangerang Selatan Banten Download• 2016 Indonesia
Bahasa Indonesia
Riset ini ditujukan untuk mengkaji ketahanan sosial-ekonomi masyarakat miskin perkotaan terhadap Perubahan daerah otonomi baru Kota Tangerang Selatan 2008. Yakni apa saja bentuk adaptasi sosial dan ek...
-
• 2016
Bahasa Indonesia
Kajian ini bertujuan untuk mengetahui faktor resiko anak menjadi korban eksploitasi seksual, melalui penelusuran terhadap riwayat anak menjadi korban eksploitasi seksual. Metode kajian menggunakan pe...
-
Implementasi Undang Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak: dalam Perspektif Kementerian Sosial Download• 2016 Indonesia
Bahasa Indonesia
Diberlakukannya Undang Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) membutuhkan persiapan yang tidak sederhana. Kesiapan regulasi, lembaga maupun sumberdaya manuasia pelaksan...