Artikel ini ditulis dalam rangka orasi ilmiah pada perayaan Dies Natalis ke-82 Sekolah Tinggi Theologia Jaffray di Makassar, dari suatu perspektif teologi tentang peran gereja dalam politik di Indonesia. Artikel ini terdiri atas dua bagian, yang pertama adalah tinjauan historis mengenai gereja dan politik di Barat, dari masa Perjanjian Baru sampai pasca-Reformasi ketika gereja berpisah dari negara. Bagian kedua, tentang gereja dan politik di Indonesia. Bagian inilah menjadi pokok uraian pada perayaan Dies Natalis ke-82. Pada bagian kedua ini, topiknya dibagi dalam beberapa bagian, yaitu latar belakang historitas agama dan politik di Indonesia modern, partisipasi Kristen dalam politik di Indonesia, demokrasi prosedural-transaksional dalam konteks politik saat ini dan diakhiri dengan beberapa poin bagaimana gereja berperan dalam mengembangkan substansi demokrasi di Indonesia. Bingkai teologi peran gereja dalam politik adalah misi gereja untuk menghadirkan tanda-tanda Kerajaan Allah di bumi, di antaranya kebenaran, kedamaian dan kemakmuran bagi semua ciptaan. Politik Kristen bukanlah politik kekuasaan atau untuk kepentingan diri sendiri, tetapi politik untuk melayani dan memperjuangkan kepentingan umum demi kebaikan semua orang dan seluruh ciptaan.Kata-kata kunci :gereja, ciptaan, politik, demokrasi, agamaThis article was written as a theological oration to celebrate the 82nd anniversary of Jaffray Theological Seminary in Makassar. It is a theological perspective on the role of the church in Indonesian politics. This article consist of two parts, the first is a historical overview of church and politics in the West, from the New Testament period to the post-reformation period when the church was separated from the state. The second part is on the church and politics in Indonesia. This is the part that was delivered as the theological speech at the 82ndcelebration. In this second part various aspects of the topic were elaborated: the historical background of religion and politics in modern Indonesia; Christian's participation in Indonesian politics; the context of the recent political situation of procedural-transactional democracy; and finally some points about the church's role in developing substantial democracy for Indonesia. The theological framework for the political role of the church is that the mission of the church is to implement the signs of the Kingdom of God, i.e. justice, peace, and welfare for all of creation. Christian politics is not the politics of power or of self-interest, but the politics of service and struggle for the common good of people and creation.