Metrics

  • visibility 235 views
  • get_app 5163 downloads
description Conference paper public Seminar Korupsi 2014

Pidana Korupsi di Indonesia

S.H., M.H., Frans Simangunsong
Published Diciembre 2014

Abstract

Saat ini, kewenangan untuk merumuskan peraturan Perundang undangan, dimiliki oleh Dewan Perwakilan Daerah (DPD) dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat merupakan lembaga dengan fungsi utamanya pengawasan dan legislasi ataupun ditambah dengan fungsi anggaran sebagai instrumen yang penting dalam rangka fungsi pengawasan lembaga terhadap pemerintah.

Full text

 

Metrics

  • visibility 235 views
  • get_app 5163 downloads