Metrics

  • visibility 543 views
  • get_app 1650 downloads
description Policy analysis public Article 33 Indonesia

Sistem Administrasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Hasil Hutan Kayu

Published 2014

Abstract

Hasil studi Article 33 Indonesia melihat bahwa salah satu aspek yang menyebabkan manfaat dari kegiatan pemanfaatan hutan belum mampu menangani masalah deforestasi dan degradasi hutan adalah pengelolaan keuangan publik yang lemah, terutama ditekankan pada administrasi koleksi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). Kondisi ini dapat dilihat dari kehilangan penerimaan negara di sektor kehutanan yang masih tinggi. Kehilangan penerimaan negara terjadi pada kayu ilegal maupun kayu legal. Studi literatur menunjukkan bahwa kehilangan PNBP dari kayu ilegal mencapai Rp 30 triliun rupiah per tahun dari 2006-2010 (The World Bank, 2006; Brown, 2009; BPK, 2011).

Informasi yang tepat dan pemahaman yang memadai tentang penerimaan sektor kehutanan mutlak diperlukan untuk pembenahan tata kelola dan manajemen sektor kehutanan. Pengelolaan koleksi PNBP yang baik, akan menghasilkan penerimaan negara yang maksimal sekaligus menjadi alat kontrol mencegah eksploitasi berlebihan. Kajian ini hendak melihat realisasi dan potensi PNBP kehutanan dari dua kontributor terpenting sektor ini, yakni Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) dan Dana Reboisasi (DR).

Full text

 

Metrics

  • visibility 543 views
  • get_app 1650 downloads