Metrics

  • visibility 411 views
  • get_app 266 downloads
description Policy brief public Article 33 Indonesia

Ekonomi Politik Mekanisme Distribusi Manfaat dari PSDH-DR untuk Mitigasi Deforestasi dan Degradasi Hutan: Studi Kasus Kabupaten Musi Banyuasin, Kutai Kartanegara, Bulungan, dan Berau

Published 2012

Abstract

Pada saat ini, alokasi dan distribusi dari Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) dan Dana Reboisasi (DR) melalui skema Dana Bagi Hasil (DBH) tampaknya belum cukup mampu memberikan insentif yang tepat bagi para pelaku di sektor kehutanan untuk mencegah deforestasi dan degradasi hutan. Melihat realita kebijakan pengelolaan DBH Kehutanan saat ini, celah yang mungkin untuk melakukan intervensi kebijakan adalah melalui pengelolaan PSDH dan DR yang sepadan dengan tujuan-tujuan mitigasi deforestasi dan degradasi hutan di tingkat lokal.

Political economy analysis di level daerah diperlukan untuk menemukan rumusan yang tepat tentang bagaimana ide BSM PSDH-DR ini diterima dan diterapkan di kabupaten/kota. Meminjam kategorisasi Von Luebke (2009), penelitian ini akan membedakan posisi, kepentingan, dan peran aktor-aktor ke dalam demand-side (dari luar birokrasi, termasuk Organisasi Masyarakat Sipil/OMS, Kelompok Masyarakat Adat/KMA, dan Partai Politik/PARPOL) dan supply-side (dari dalam birokrasi, terutama Pemerintah daerah/PEMDA).

Dalam penelitian ini ada beberapa temuan di antaranya Aktor-aktor di luar birokrasi (demand side) beranggapan bahwa alokasi dana untuk mitigasi deforestasi dan degradasi hutan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah (PEMDA) selama ini belum optimal dan tepat sasaran. Ditemukan pula hasil analisis policy outcome yang menunjukkan bahwa aktor di dalam birokrasi (supply side), yaitu Bupati menjadi aktor kunci yang dapat menentukan Usulan Kebijakan Distribusi Manfaat (UKDM) ini dimenangkan atau tidak.

Full text

 

Metrics

  • visibility 411 views
  • get_app 266 downloads