Simposium Nasional Otonomi Daerah (Simnas Otoda)
Konferensi yang diselenggarakan oleh Universitas Sultan Ageng Tirtayasa
Simposium Nasional Otonomi Daerah (Simnas Otoda)
Prosiding ini menghimpun makalah-makalah yang dipresentasikan dalam “Simposium Nasional: Best Practices dalam Penyelenggaraan Otonomi Daerah di Indonesia” yang diselenggarakan oleh Lab Administrasi Negara FISIP Untirta.
Topik: Kebijakan Publik, Administrasi Negara, Kepemerintahan & Transparansi, Kebijakan Fiskal & Ekonomi
Proceedings organised by Simnas Otoda:
Artikel
9 hasil.
-
Potensi-potensi yang ada di daerah sangat sulit dikembangkan jika kebijakan yang masih dianut adalah kebijakan yang masih tersentralisasi. Sebutlah sektor pariwisata, pada dasarnya sektor ini adalah s...
-
Kebijakan desentralisasi telah dijalankan lebih dari sepuluh tahun semenjak diberlakukannya UU No. 22 tahun 1999. Semenjak itu pula berbagai dinamika muncul dari aspek administrasi Negara, ekonomi, ma...
-
Banten Menuju Era Keterbukaan Informasi: Best Practice Pembentukan Komisi Informasi Provinsi DownloadKeterbukaan informasi adalah bagian dari hak azasi manusia, yang dibutuhkan guna mewujudkan kedaulatan rakyat secara nyata dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Di sisi lain, keterbukaan informasi ...
-
Manusia selalu berperan aktif dan signifikan dalam setiap kegiatan organisasi, baik sebagai perencana, pelaku dan perintis terwujudnya tujuan organisasi. Baik itu organisasi ekonomi, politik dan kemas...
-
Analisis Partisipasi Masyarakat dan Peran Pemerintah Daerah dalam Pelaksanaan Manajemen Bencana di Kabupaten Serang Provinsi Banten DownloadPeristiwa bencana yang terjadi dan menimbulkan korban jiwa serta kerugian harta benda yang besar baik di Indonesia, telah membuka mata kita bersama bahwa manajemen bencana di negara kita masih sangat ...
-
Model Pelayanan Publik yang Efektif dalam Bidang Perijinan (Studi pada Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu Kabupaten Lebak) DownloadPemberian otonomi daerah kepada Kabupaten atau Kota yang nyata dan bertanggungjawab telah membawa angin segar bagi pengembangan otonomi daerah. Diberlakukannya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentan...
-
Penggunaan teknologi informasi dan komunikasi pada organisasi public atau e-Government telah menjadi katalisator bagi pemerintah untuk membuat akses pelayanan yang lebih baik pada masyarakat. Pengguna...
-
Kebijakan desentralisasi sejak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 22 tahun 1999 telah memberikan dampak positif maupun negatif terhadap aspek politik, ekonomi, maupun sosial. Terdapat beberapa kebija...
-
Desentralisasi politik telah membawa dampak yang menarik bagi Perubahan dan dinamika politik di daerah. Pemilihan kepala daerah tidak lagi menjadi subyek intervensi pemerintah pusat. Bahkan, Kepala...
Bahasa Indonesia
English