Department for International Development, United Kingdom, adalah departemen pemerintah Inggris yang bertanggung jawab untuk mengelola bantuan luar negeri. Tujuan dari departemen ini adalah "untuk mempromosikan pembangunan berkelanjutan dan menghilangkan kemiskinan dunia". DFID dipimpin oleh Sekretaris Negara Inggris untuk Pembangunan Internasional.
Logo UK Aid sering digunakan untuk secara terbuka UNTUK mengakui program pengembangan DFID, yang didanai oleh pembayar pajak di Inggris.
Hadi Prayitno
•
Ahmad Taufik
•
Rizka Fitriyani
•
R. Alam Surya Putra
description
Policy analysis
publicSEKNAS FITRA
• 2013
Indonesia
Bahasa Indonesia
Desentralisasi menghasilkan tantangan baru bagi pengelolaan sumber daya alam dan linkungan di daerah. Desentralisasi menhasilkan kapasitas pemimpin daerah yang beragam dengan segala bentuk kepentingan...
Hadi Prayitno
•
Ahmad Taufik
•
Rizka Fitriyani
•
Dadan Ramdan
•
Gunawan
•
1 lainnya
• R. Alam Surya Putra
description
Policy analysis
publicSEKNAS FITRA
• 2013
Indonesia
•
Britania Raya
Bahasa Indonesia
Anggaran Adalah Sebuah instrumen Strategis melakukan penilaiyan terhadap kualiatas dari suwatu komitmen kebijakan, baik di tingkat pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. kebijakan anggaran juga me...
description
Policy brief
publicSMERU Research Institute
• Maret 2011
Indonesia
•
Britania Raya
English
The impact of the global financial crisis (GFC) in Indonesia started to be felt when the economic growth slowed sharply at the end of 2008. Even though the economy still showed some resilience towards...
Survei tata kelola ekonomi daerah di seluruh 23 kabupaten/kota di Aceh serta Kabupaten Nias dan Nias Selatan di Sumatera Utara yang dilakukan tahun 2010 ini merupakan kelanjutan survei yang sama pada ...
description
Report
publicSEKNAS FITRA
• 2009
Indonesia
Bahasa Indonesia
Anggaran pemerintah (baik APBN maupun APBD) merupakan instrumen penting bagi pemerintah untuk menetapkan prioritas program pembangunan di tingkat nasional maupun daerah. Bahkan bisa dikatakan bahwa an...
This study is the first attempt to systematically examine the impact of bad governance practices in Indonesia on poverty reduction. Indonesia is a country that has endured bad governance for a long pe...
After more than three decades under a centralized national government, Indonesia decided to implement a new policy of regional autonomy that became effective on January 1, 2001. This paper examines bo...