Baru saja dipublikasikan
Journal article

Kasus Kasus Kontemporer: Bank Syariah, Asuransi dan Pasar Modal

Paling banyak dilihat
Journal article

Perlindungan Hak Asasi Manusia Dalam Negara Hukum Indonesia

Hak Asasi manusia adalah hak dasar atau kewarganegaraan yang melekat pada individu sejak ia lahir secara kodrat yang diberikan langsung oleh Tuhan Yang Maha Esa yang tidak dapat dirampas dan dicabut keberadaannya dan wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah dan setiap orang demi kehormatan dan perlindungan harkat dan martabat manusia.Indonesia merupakan negara yang berlandaskan atas hukum. Sehingga Negara Indonesia wajib memberi perlidungan Hak Asasi Manusia kepada setiap masyarakatnya. Sementara negara hukum adalah negara yang berdasarkan pada kedaulatan hukum. Hukumlah yang berdaulat. Negara adalah merupakan subjek hukum, dalam arti rechtstaat. Karena negara itu dipandang sebagai subjek hukum, maka jika ia bersalah dapat dituntut di depan pengadilan karena perbuatan melanggar hukum.
Journal article

Pembaharuan Hukum Islam (Studi terhadap Pemikiran Hukum Ibnu Taimiyah)

Sejarah menunjukkan bahwa sejalan dengan kemajuan masyarakan muslim kebebasan dan kemajuan untuk melakukan ijtihad hukum juga mengalami kemajuan yang pesat. Pada masa itu banyak muncul mujtahid mutlak, yang hasil pemikirannya sangat bermanfaat dan dijadikan sebagai rujukan dalam penyelesaian persoalan dalam masyarakat. Namun demikian dengan mundurnya masyarakat muslim, pemikiran di bidang hukum juga mengalami penurunan bahkan stagnasi, umat Islam lebih condong kepada taqlid dan fanatisme kepada mazhab. Pada masa itulah muncul seorang pemikir muslim kenamaan, yakni Ibn Taimiyah. Ia berusaha untuk melakukan pembaharuan pemikiran di bidang hukum, baik di bidang ibadah maupun di bidang mu'amalah. Upaya demikian patut diapresiasi, tidak hanya dari sisi materi hukumnya, tetapi yang lebih urgen adalah dari sisi prosesnya, yakni di saat terjadi kokohnya pengaruh suatu mazhab, ia berani melakukan pembaharuan walaupun realitasnya bertentangan dan reaksi keras penentangnya akan selalu berupaya untuk menghalau dan menggagalkannya. Akhirnya upaya tersebut berhasil dengan baik dan pemikirannya banyak dijadikan referensi bagi ummat Islam hingga sekarang.
Disarankan Untuk Anda
Journal article

Kapabilitas Peradilan Tata USAha Negara Di Indonesia

Penyelenggaraan pemerintahan negara Republik Indonesia harus berdasarkan atas prinsip kedaulatan rakyat dan prinsip negara hukum. Berdasarkan prinsip-prinsip tersebut, maka segala bentuk keputusan dan tindakan aparatur penyelenggara pemerintahan dengan demikian harus berdasarkan atas kedaulatan rakyat dan hukum, dan tidak berdasarkan kekuasaan yang melekat pada kedudukan aparatur penyelenggara pemerintahan itu sendiri. Pengawasan terhadap Keputusan Pemerintahan merupakan pengujian apakah setiap individu yang terlibat telah diperlakukan sesuai dengan hukum dan memperhatikan prinsip-prinsip perlindungan hukum yang secara efektif dapat dilakukan oleh lembaga negara dan peradilan administrasi yang independen. Karena itu, sistem, proses dan prosedur penyelenggaraan negara dalam rangka pelaksanaan tugas pemerintahan negara dan pembangunan harus diatur oleh produk hukum. Produk hukum inilah berupa Undang-undang Administrasi Pemerintahan. Pengaturan Administrasi Pemerintahan dalam sebuah Undang-Undang adalah elemen penting dari sebuah negara yang memiliki budaya hukum yang berkembang tinggi, terutama jika Keputusan Pemerintahan yang dibuat oleh Badan atau Pejabat Pemerintahan dapat diuji melalui Peradilan Tata Usaha Negara. Hal inilah yang merupakan nilai-nilai ideal dari sebuah negara hukum. Penyelenggaraan kekuasaan negara harus selalu berpihak kepada warganya dan bukan sebaliknya.
Baca artikel lainnya