Baru saja dipublikasikan
Paling banyak dilihat
Journal article

Kedudukan Musyawarah dan Demokrasi di Indonesia

Kedudukan Musyawarah dan Demokrasi di Indonesia. Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) berdasarkan lintasan sejarah perjuangan, memiliki konstruksi kenegaraan satu-satunya di dunia yang bangsa terlahir dahulu, kemudian baru membentuk negara. Presiden pertama Republik Indonesia Ir. Soekarno menegaskan, bahwa Negara Kesatuan ialah Negara Kebangsaan. Tujuan Bangsa Indonesia terlahir, merdeka, dan membentuk negara memiliki satu cita-cita, Kehendak Untuk Mengangkat Harkat dan Martabat Hidup Rakyat Indonesia (Kedaulatan Rakyat Indonesia). Melalui analisis atas realitas kehidupan saat ini, Bangsa Indonesia telah hidup pada kondisi tatanan kehidupan seolah-olah sama dengan Negara Demokrasi, ialah negara dulu terbentuk baru bangsanya dilahirkan kemudian. Sehingga kedaulatan rakyat Indonesia yang berdasarkan prinsip musyawara-mufakat dan perwakilan belum mampu terealisasi. Sementara pelaksanaan demokrasi voting yang memiliki dasar liberalisme terus bergulir, sehingga kehidupan bangsa Indonesia semakin jauh dari cita-cita awal. DOI: 10.15408/jch.v1i2.2657
Journal article

Perubahan Konstitusi dan Reformasi Ketatanegaraan Indonesia

Menurut K.C. Wheare kata konstitusi dapat menjadi 2 arti yaitu: arti luas dan arti sempit. Menurut Wirjono Projodikoro arti konstitusi berarti membentuk. Baik konstitusi maupun Undang-undang Dasar menurut Pakar Hukum Tata Negara berisi Hukum dasar tertulis.Konstitusi/Undang-undang Dasar 1945 merupakan dokumen formal yang merupakan hasil perjuangan politik bangsa di waktu lampau. Di era orde baru Undang-undang Dasar 1945 €œdisakralkan€ sehingga Majelis Permusyawaratan Rakyat RI di era orde baru tidak mengubah Undang-undang Dasar 1945. Di era reformasi dilakukan Perubahan Undang-undang Dasar 1945. Ada Perubahan pasal Undang-undang Dasar 1945. Salah satunya Pasal 1 ayat (2) Perubahan pertama Undang-undang Dasar 1945.Kedaulatan ada di tangan rakyat dan dilakukan menurut Undang-undang Dasar.Ada lembaga negara yang dibentuk, salah satunya Mahkamah Konstitusi RI dan ada lembaga tinggi negara yang dihapus, yaitu Dewan Pertimbangan Agung RI.Dengan adanya Perubahan Undang-undang Dasar 1945, maka terjadi reformasi ketatanegaraan Indonesia. Kata Kunci: Konstitusi, Reformasi, Ketatanegaraan Indonesia.DOI: 10.15408/jch.v2i1.1843
Disarankan Untuk Anda
Journal article

Pembaharuan Hukum Pidana; Konsep Pertanggungjawaban Pidana dalam Hukum Pidana Nasional yang Akan Datang

Concept of Criminal Liability in the Future of National Criminal Law. Separating criminal offense and libility would create a more comprehensive and systematic order towards penal code. This dualistic view implied that the formulation of criminal law only contain actus reus as an objective elements, while mens rea becomes the elements of criminal offense. The view also affect the liability concept. Based on this conception, the future national criminal law would be based on the actions and the doers (daad-dader-strafrecht). DOI: 10.15408/jch.v1i1.2979
Baca artikel lainnya
Ambil pil merahnya. Tingkatkan pengalaman penerbitan Anda.
Ini jurnal ilmiah diberdayakan oleh Neliti, sebuah website builder gratis untuk penyedia konten akademik. Pindahkan repositori, jurnal, maupun konferensi Anda ke Neliti dan temukan dunia yang penuh dengan beragam prospek penerbitan. Pindah sekarang right-arrow-icon