Baru saja dipublikasikan
Paling banyak dilihat
Journal article

Konflik Antar Budaya dan Antar Etnis di Indonesia Serta Alternatif Penyelesaiannya

Multi cultures are potentially threatening national integrity as inter cultural conflict will lead to conflicts of inter ethnical, inter-believer, interracial, or even inter groups which are very sensitive and vulnerably leading to national disintegration. This phenomenon can emerge if the conflict is not controlled and well resolved. The research asked a question first, to what extent can law function as the social control system? Second, what is the alternative solution for resolving intercultural and inter ethnical conflict in Indonesia? The research found the following results: First, Law Function. Besides working as the means to control social order, the social control also is used as the means to prepare the social life of society. Second, as one alternative to solve such conflicts, we need deeper understanding concerning function and role of law in multi cultural and multi ethnical social life . Therefore, the paradigm problem in terms of national law development by government should be learned more comprehensively.
Journal article

Potensi Sengketa Kewenangan Lembaga Negara dan Penyelesaiannya di Mahkamah Konstitusi

Kehadiran berbagai lembaga negara dan lembaga negara independen (komisi negara) pasca reformasi tahun 1998 seringkali memunculkan ketegangan atau pun persengketaan kewenangan antar lembaga negara, baik yang di Pusat maupun di Daerah. Permasalahan yang akan diteliti, pertama, mengapa lembaga-lembaga negara pasca reformasi dapat bersengketa atas kewenangan yang dimilikinya masing-masing? Kedua, bagaimana penyelesaian sengketa kewenangan lembaga negara di Mahkamah Konstitusi? Penelitian ini adalah penelitian normatif, dengan pendekatan Perundang-undangan dan pendekatan kasus. Bahan hukum primer berupa putusan-putusan Mahkamah Konstitusi terkait sengketa kewenangan lembaga negara. Penelitian ini menyimpulkan, pertama, munculnya sengketa kewenangan lembaga negara disebabkan lahirnya lembaga-lembaga negara independen ini telah mencabut atau mengurangi sebagian dari kewenangan yang dimiliki dari lembaga-lembaga yang telah ada sebelumnya. Di samping itu, adanya kebijakan otonomi daerah juga berpotensi menimbulkan sengketa kewenangan antara Pemerintah Daerah dengan Pusat. Kedua, meskipun Mahkamah Konstitusi telah menyidangkan permohonan sengketa lembaga negara sebanyak 25 perkara, namun Mahkamah Konstitusi hanya mengabulkan 1 (satu) perkara yakni yakni Perkara No. 03/SKLN-X/2012, yaitu sengketa kewenangan antara KPU dengan Pemerintah Daerah Papua, yakni DPR Papua (Termohon I) dan Gubernur Papua (Termohon 2).
Disarankan Untuk Anda
Journal article

Teori Demokrasi dalam Wacana Ketatanegaraan Perspektif Pemikiran Hans Kelsen

In Hans Kelsen opinion, one of the essences of democracy is the possibility for compromising various aspirations with regard to the foundation of a state. The principle of compromise is the settlement of a conflict via certain procedure which is not fully in favor of a party and ignoring the rests. By this compromise, democracy performs as an approach in the process of achieving the hope perfectly.
Baca artikel lainnya