Baru saja dipublikasikan
Paling banyak dilihat
Journal article

Proses Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural (suatu Penelitian di Dinas Pendidikan Kabupaten Sintang)

Penempatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural harus mempertimbangkan aspek kompetensi dan kinerja yang telah dilakukannya. Kebijakan pemerintah tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 antara lain menyatakan bahwa seseorang yang diangkat dalam jabatan struktural harus memiliki prestasi kerja yang baik dan memenuhi persyaratan kompetensi jabatan yang diperlukan. Tesis ini bertujuan untuk mengetahui proses pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural dan menganalisis faktor kompetensi dan kinerja serta faktor penghambat proses pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural pada Dinas Pendidikan Kabupaten Sintang. Hasil penelitian memperlihatkan secara umum pengangkatan PNS dalam Jabatan Strukutral telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dari aspek kompetensi disimpulkan bahwa masih terdapat pejabat yang kurang memenuhi persyaratan jabatan seperti ketrampilan, pengetahuan, peran sosial, citra diri, sikap atau perilaku, dan motivasi. Dari aspek kinerja yaitu kualitas pelayanan, responsivitas, responsibilitas dan akuntabilitas terjadi peningkatan, namun belum mampu memenuhi harapan masyarakat. Sedangkan faktor penghambat pengangkatan dalam jabatan struktural terjadi karena faktor internal seperti aplikasi program sistem informasi pegawai (SIMPEG) dan penilaian kinerja yang belum optimal maupun faktor eksternal seperti pengangkatan yang masih memberikan pertimbangan politis (spoil system). Kata Kunci: Seleksi, Jabatan Struktural, Kompetensi, Kinerja, PNS.
Journal article

Perilaku Siswa Pengguna Handphone Studi Kasus pada Siswa SMP Negeri 4 Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya

Perilaku siswa SMP Negeri 4 Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya yang dilatarbelakangi dengan adanya modernisasi mengakibatkan banyak para siswa yang menggunakan Hand Phone (HP) untuk mempermudah komunikasi, informasi dan interaksi. Namun dalam penggunaan HP terkadang tidak sesuai dengan kebutuhan pendidikan siswa serta waktu yang tepat sehingga terjadilah pergeseran nilai dan karakter siswa yang mengakibatkan Perubahan perilaku siswa pengguna HP yang tidak jujur, disiplin, dan tanggung jawab. Walaupun peraturan mengenai larangan membawa dan menggunakan HP di sekolah sudah disosialisasiakan namun tidak jarang ditemui masih ada siswa yang melanggar peraturan tersebut. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, masih adanya siswa yang membawa dan menggunakan handphone di sekolah baik di dalam kelas maupun di luar kelas, akibatnya dapat mengganggu proses belajar mengajar dan tidak mencapai ketuntasan dalam mengikuti pelajaran. Mengatasi kondisi demikian telah dilakukan berbagai macam upaya yang dilakukan baik oleh pihak sekolah dan pemerintah daerah melalui penerapan peraturan baik secara tertulis maupun secara lisan termasuk sanksi terhadap pelanggaran yang dilakukan siswa serta pendekatan kepada orang tua siswa.
Disarankan Untuk Anda
Journal article

Implementasi Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah pada Kantor Badan Pemberdayaan Perempuan, Anak, Masyarakat dan Keluarga Berencana (Bp2amkb) Provinsi Kalimantan Barat

Tujuan dari Penelitian ini adalah untuk mengetahui, mengkaji dan menganalisis faktor yang menghambat dalam penyediaan pengadaan barang dan jasa pemerintah melalui proses penunjukan langsung dengan pagu dana di bawah Rp. 100.000.000,- ( seratus juta rupiah ) berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 pada Kantor Badan Pemberdayaan Perempuan Anak Masyarakat dan Keluarga Berencana Propinsi Kalimantan Barat. Hasil dari penelitian ini menunjukan bahwa, pengadaan barang dan jasa yang dilaksanakan masih belum optimal dikarenakan belum terealisasinya pelaksanaan pengadaan melalui Penunjukan Langsung sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan pelaksanaannya. Kurangnya pemahaman baik dari pihak pegawai dilingkungan Badan Pemberdayaan Perempuan Anak Masyarakat dan Keluarga Berencana Propinsi Kalimantan Barat maupun penyedia barang/jasa atau rekanan mengenai Pengadaan Barang/Jasa melalui Proses Penunjukan Langsung berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 dengan pagu dana dibawah Rp. 100.000.000,- (Seratus Juta Rupiah), sehingga realisasi anggaran tidak tepat waktu dan mempengaruhi kinerja kantor Badan Pemberdayaan Perempuan Anak Masyarakat dan Keluarga Berencana Propinsi Kalimantan Barat. Analisis data mendeskripsikan bahwa, belum optimalnya pengadaan barang/jasa melalui proses penunjukan langsung di Kantor Badan Pemberdayaan Perempuan Anak, Masyarakat dan Keluarga Berencana Propinsi Kalimantan Barat diakibatkan beberapa faktor yang mempengaruhinya antara lain : sumber daya manusia, sumber daya financial, sumber daya wewenang, sumber daya informasi tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 . Kata Kunci: Pengadaan barang/jasa, penunjukan langsung.
Baca artikel lainnya
Ambil pil merahnya. Tingkatkan pengalaman penerbitan Anda.
Ini jurnal ilmiah diberdayakan oleh Neliti, sebuah website builder gratis untuk penyedia konten akademik. Pindahkan repositori, jurnal, maupun konferensi Anda ke Neliti dan temukan dunia yang penuh dengan beragam prospek penerbitan. Pindah sekarang right-arrow-icon