Syiah Kuala Law Journal
Jurnal yang diterbitkan oleh Universitas Syiah Kuala
Syiah Kuala Law Journal
Jurnal Hukum Syiah Kuala adalah periodikal hukum yang dikelola dan diterbitkan oleh Program Studi Magister Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Syiah Kuala. Edisi pertama jurnal ini diterbitkan pada tahun 2017 sebagai pengganti Jurnal Ilmu Hukum yang sebelumnya dikelola oleh Program Studi Pascasarjana Universitas Syiah Kuala. Semua artikel yang diterbitkan oleh jurnal relevan dengan disiplin hukum, termasuk hukum privat, hukum administrasi, hukum Indonesia, hukum bisnis, hukum konstitusional, hukum pidana, hukum internasional, syariah Islam, filosofi hukum, hukum adat, hukum ekonomi, dan hukum h... see more
Bidang: Hukum & Hak Asasi Manusia
Akreditasi: Terakreditasi sebagai Jurnal Lokal (Nilai 5) oleh Ristekdikti.
Artikel
1–20 dari 80 hasil.
-
Kedudukan Peraturan Daerah yang Dibatalkan oleh Keputusan Menteri dalam Negeri Setelah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 137/PUU-XIII/2015 Download• April 2019
Bahasa Indonesia
Pada tahun 2016 Menteri Dalam Negeri membatalkan 3.143 Peraturan Daerah bermasalah. Kemudian pada tahun 2017 Mahkamah Konstitusi mengeluarkan sebuah Putusan yang mencabut kewenangan Menteri Dalam Nege... -
• April 2019 Indonesia
Bahasa Indonesia
Penyertaan pada dasarnya diatur dalam pasal 55 dan 56 KUHP yang berarti bahwa ada dua orang atau lebih yang melakukan suatu tindak pidana atau dengan perkataan ada dua orangatau lebih mengambil bahagi...
-
Kedudukan Kesaksian Polisi Penangkap dalam Pemeriksaan Perkara Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkoba Download• April 2019
Bahasa Indonesia
Putusan No. 1531 K/Pid.Sus/2010 Mahkamah Agung memutus bebas terdakwa tindak pidana narkotikabernama Ket San.Salah satu pertimbangan utama Mahkamah Agung adalah perihal kedudukan 2 (dua) orang polisi ...
-
Pengawasan dan Pembinaan Majelis Pengawas Daerah terhadap Notaris yang Melakukan Pelanggaran Download• April 2019
Bahasa Indonesia
Pengawasan atas Notaris dilakukan oleh Menteri dalam melaksanakan pengawasan, menteri membentuk Majelis Pengawas, Majelis Pengawas berjumlah 9 (Sembilan) orang terdiri atas unsur pemerintah sebanyak ...
-
Implikasi Putusan Hakim dalam Penetapan Sanksi di Bawah Minimum terhadap Tindak Pidana Narkotika Download• April 2019
Bahasa Indonesia
Tindak pidana narkotika merupakan kejahatan luar biasa sehingga menjadi prioritas pemerintah untuk diperangi. Penanggulangan tindak pidana narkotika diatur dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentan...
-
Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 130/PUU-XIII/2015 Tanggal 11 Januari 2017 oleh Penyidik dan Jaksa Terkait Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) Diwilayah Hukum Pengadilan Negeri Banda Aceh Download• April 2019 Indonesia
Bahasa Indonesia
Pasal 109 ayat (1) KUHAP menyatakan “dalam hal penyidik telah memulai melakukan penyidikan suatu peristiwa yang merupakan tindak pidana, penyidik memberitahukan hal itu kepada penuntut umum”. Dalam pe...
-
Pertanggungjawaban Hukum Notaris terhadap Pengingkaran Akta Jual Beli Tanah Bersertipikat oleh Pihak yang Dirugikan Download• April 2019
Bahasa Indonesia
Pasal 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris: “Notaris merupakan Pejabat Umum yang berwenang membuat akta otentik.” Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2016 Tentang Peraturan Jabat...
-
Tanggung Jawab Notaris yang Tidak Mendaftarkan dan Melaporkan Akta Wasiat ke Daftar Pusat Wasiat Download• April 2019 Indonesia
Bahasa Indonesia
Salah satu kewenangan Notaris adalah membuat akta wasiat yang juga harus diiringi dengan tanggung jawab untuk mendaftarkan dan melaporkan ke Daftar Pusat Wasiat. Notaris yang tidak membuat akta wasiat...
-
Peralihan Harta Bersama melalui Hibah tanpa Izin Salah Satu Pihak Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam Download• April 2019
Bahasa Indonesia
Menurut Pasal 36 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, mengenai harta bersama, suami atau isteri dapat bertindak atas persetujuan kedua belah pihak. Adanya ketentuan Pasal tersebut di atas, menun...
-
Perlindungan Data Pribadi Nasabah dalam Penawaran Transaksi Asuransi oleh PT.Bank Negara Indonesia (Persero) Download• April 2019 Indonesia
Bahasa Indonesia
Perlindungan asuransi merupakan antara dua pihak, yaitu Perusahaan asuransi dan pemegang polis, yang menjadi dasar bagi penerimaan premi oleh Perusahaan asuransi sebagai imbalan untuk: memberikan peng...
-
Eksekusi terhadap Putusan Hakim yang Telah Berkekuatan Hukum Tetap dalam Perkara Faraid di Mahkamah Syar'iyah Jantho Download• Desember 2018
Bahasa Indonesia
Pasal 54 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menjelaskan bahwa: “Pelaksanaan putusan pengadilan dalam perkara perdata dilakukan oleh panitera dan juru sita dipimpin ...
-
• Desember 2018 Indonesia
Bahasa Indonesia
Maraknya penangkapan akhir-akhir ini yang dilakukan oleh KPK yang dikenal dengan istilah Operasi Tangkap Tangan atau OTT memunculkan polemik apakah sah atau tidak sah. Pihak-pihak yang menganggap bahw...
-
Tanggung Jawab Maskapai Penerbangan terhadap Penumpang Pesawat Udara Akibat Hijacking Menurut Hukum Internasional Download• Desember 2018
Bahasa Indonesia
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tanggung jawab pihak maskapai penerbangan terhadap keluarga korban pesawat Germanwings Flight 9525 dan bentuk kendala-kendala yang dihadapi keluarga korban pe...
-
Peranan Hakim Mediator dalam Penyelesaian Sengketa Harta Bersama Pasca Perceraian di Mahkamah Syar'iyah Download• Desember 2018 Indonesia
Bahasa Indonesia
Pasal 4 ayat (1) dan (2) Perma Nomor 1 Tahun 2016 menyatakan bahwa wajib terlebih dahulu diupayakan penyelesaian melalui mediasi, begitu pula Pasal 17 ayat (1) Hakim Pemeriksa Perkara mewajibkan Para ...
-
Penemuan Hukum oleh Hakim Mahkamah Konstitusi dalam Perkara Pengujian Undang-Undang di Indonesia Download• Desember 2018 Indonesia
Bahasa Indonesia
Pasal 24 UUD Tahun 1945 menjelaskan bahwa MK berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final. MK sebagai pengawal konstitusi diharapkan dapat melahirkan putusan-pu...
-
• Desember 2018
Bahasa Indonesia
Adanya kerugian negara pada sebuah perkara dan besaran nilai kerugian merupakan hal yang sangat penting, saat ini masih terdapat polemik, baik pada alat bukti yang dihadirkan maupun penafsiran tentang...
-
• Desember 2018
Bahasa Indonesia
Hukum prosedural pengisian jabatan pimpinan DPR tertuang dalam Undang-Undang No. 17 Tahun 2014 dan Peraturan DPR No. 1 Tahun 2014. Sesuai dengan asas legalitas, penyelenggaraan pemerintahan dalam suat...
-
Penanggulangan Tindak Pidana Kepemilikan dan Penggunaan Senjata Api tanpa Izin dalam Sistem Peradilan Pidana Download• Desember 2018 Indonesia
Bahasa Indonesia
Pasal 1 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951, menyatakan bahwa “Barang siapa, yang tanpa hak memasukkan ke Indonesia membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau ...
-
Implementasi Pemenuhan Hak Atas Reparasi Bagi Perempuan Korban Konflik Aceh Ditinjau dari Hukum Internasional Download• Desember 2018 Indonesia
Bahasa Indonesia
Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji implementasi pemenuhan hak atas reparasi bagi perempuan korban konflik Aceh berdasarkan hukum Internasional. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian i...
-
• Desember 2018 Indonesia
Bahasa Indonesia
Fungsi dan tugas Ombudsman harus dilaksanakan untuk menindaklanjuti perbuatan maladministrasi, yang perbuatannya merugikan negara dan masyarakat. Tujuan penulisan artikel ini untuk membahas implementa...