Norwegian Ministry of Foreign Affairs (Norway MFA)
Lembaga Pemerintahan di Oslo, Norwegia
Norwegian Ministry of Foreign Affairs (Norway MFA)
The Royal Norwegian Ministry of Foreign Affairs (Norwegian (Bokmål): Det kongelige Utenriksdepartement; Norwegian (Nynorsk): Det kongelege Utanriksdepartement) is the foreign ministry of the Kingdom of Norway. The Ministry is responsible for matters concerning foreign politics, trade, economy and international development.
Bidang studi: Politik & Hubungan Internasional, Pengembangan Internasional, Perdagingan & Ekonomi
Katalog
20 hasil.
-
- Buku
- The Partnership for Governance Reform
- Oktober 2015
- Norwegia
-
Bahasa Indonesia
Kumpulan tulisan dari cerita-cerita implementasi Forest Governance Program II (FGP II) yang telah berlangsung sejak tahun 2011-2015. Sebagai upaya untuk mengikat ilmu dan membuat keabadian dari perjal... -
- Buku
- The Partnership for Governance Reform
- Oktober 2015
- Norwegia
-
English
Anthology of stories implementation of Forest Governance II Program (FGP II) which has been ongoing since 2011-2015. In an effort to bind the science the program, this paper tried to photograph what h... -
- Kertas Kerja
- The Partnership for Governance Reform
- Oktober 2015
-
Bahasa Indonesia
Pada abad ke-21 air tampaknya akan mengambil peran yang dimainkan minyak pada abad ke-20, yakni menjadi komoditas bernilai yang menentukan kesejahteraan bangsa-bangsa. Namun yang perlu diingat adalah ... -
- Makalah Penelitian
- The Partnership for Governance Reform
- Oktober 2015
- Indonesia
-
Bahasa Indonesia
Merupakan hasil kajian secara lengkap mengenai gambaran, peluang dan tantangan serta sejauhmana capaian dan dampak dari implementasi program pemberian SKTA terutama dibandingkan dengan kedudukan hukum... -
- Kertas Kerja
- The Partnership for Governance Reform
- Oktober 2015
-
Bahasa Indonesia
Beberapa tahun terakhir ini berkembang prinsip free, prior and informed consent (FPIC) atau sering diterjemahkan sebagai persetujuan atas dasar informasi di awal tanpa paksaan (Padiatapa). Sebagai seb... -
- Panduan
- The Partnership for Governance Reform
- Oktober 2015
-
Bahasa Indonesia
Skema Kemitraan Kehutanan digagas sebagai salah satu upaya untuk memberdayakan masyarakat di dalam dan sekitar hutan, dengan menyediakan akses bagi masyarakat untuk mengelola tanah pada areal hutan ya... -
Memberdayakan Masyarakat melalui Kemitraan Kehutanan: Kompilasi Tulisan Pengalaman dari KPH Rinjani Barat Download
- Buku
- The Partnership for Governance Reform
- Juni 2015
-
Bahasa Indonesia
Skema Kemitraan kehutanan merupakan salah satu bentuk program pemberdayaan masyarakat di dalam dan sekitar hutan. Skema ini diharapkan mendukung peningkatan akses masyarakat terhadap kawasan hutan, kh... -
Mekanisme Penyelesaian Sengketa Tenurial di Tingkat Lokal: Alternatif di Tengah Kemandegan INISIATIF di Tingkat Nasional Download
- Makalah Penelitian
- The Partnership for Governance Reform
- Juni 2015
- Indonesia
-
Bahasa Indonesia
Dokumen ini menggambarkan pengalaman menginisiasi proses penyusunan dan pelembagaan mekanisme penyelesaian sengketa tenurial yang dilakukan di Kalimantan Tengah. Pengalaman pembelajaran ini patut menj... -
Meretas Jalan Kemitraan: Implementasi Program Pemberdayaan Masyarakat melalui Kemitraan Kehutanan antara PT Arangan Hutan Lestari dengan Masyarakat Kecamatan VII Koto, Tebo, Jambi Download
- Laporan
- The Partnership for Governance Reform
- Juni 2015
- Indonesia
-
Bahasa Indonesia
Skema Kemitraan Kehutanan digagas sebagai upaya untuk memberdayakan masyarakat di dalam dan sekitar hutan. Dokumen ini menggambarkan proses dan perkembangan kegiatan Kemitraan Kehutanan di PT AHL. Pen... -
- Makalah Penelitian
- The Partnership for Governance Reform
- April 2015
-
Bahasa Indonesia
Buku ini membahas secara mendalam hasil pembelajaran yang telah dilakukan KPH Rinjani Barat dan para mitranya dalam melakukan upaya penangganan konflik atas sumberdaya hutan yang berada di dalam areal... -
- Bab buku
- Perkumpulan Prakarsa
- Januari 2014
-
Bahasa Indonesia
Kaitan antara perpajakan dan pembangunan sangat mendasar. Negara yang berfungsi dengan baik adalah negara yang dapat memenuhi kebutuhan pokok warganya, dengan mengandalkan penerimaan domestik untuk me... -
- Bab buku
- Perkumpulan Prakarsa
- Januari 2014
-
Bahasa Indonesia
Bab ini membahas berbagai unsur pengembangan strategi advokasi anda, dan bagaimana meramunya bersama-sama menjadi satu resep yang mengantarkan anda pada kemenangan. -
- Bab buku
- Perkumpulan Prakarsa
- Januari 2014
-
Bahasa Indonesia
Bab ini menganalisis secara mendalam komponen riset untuk advokasi pajak. Riset merupakan komponen penting dari strategi advokasi pajak anda. Riset penting untuk memberikan bukti-bukti yang dapat dipe... -
- Bab buku
- Perkumpulan Prakarsa
- Januari 2014
-
Bahasa Indonesia
Bab ini membahas tentang bagaimana mengimplementasikan strategi advokasi pajak anda secara efektif. Bab ini meninjau berbagai kegiatan yang dapat anda lakukan sebagai bagian dari keseluruhan strategi ... -
- Brief
- Article 33 Indonesia
- 2013
- Indonesia
-
English
The forestry sector is an extractive industry with very high revenue loss in Indonesia. The findings of the Supreme Audit Agency (BPK) RI in 2010 claimed that the state loss due to illegal logging is ... -
- Brief
- Article 33 Indonesia
- 2013
- Indonesia
-
Bahasa Indonesia
Sektor kehutanan merupakan sektor industri ekstraktif dengan revenue loss yang sangat tinggi di Indonesia. Temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI tahun 2010 menyatakan kerugian negara akibat pembala... -
- Brief
- Article 33 Indonesia
- 2013
- Indonesia · Norwegia
-
Bahasa Indonesia
Tingginya kehilangan penerimaan negara dari sektor kehutanan, tentu memerlukan perbaikan tata kelola. Salah satunya melalui mekanisme transparansi penerimaan. Di sinilah, skema transparansi penerimaan... -
Civic Engagement and Democracy in Post-Suharto Indonesia: a Review of Musrenbang, the Kecamatan Development Programme, and Labour Organising Download
- Artikel jurnal
- PCD Journal
- 2012
- Indonesia
-
English
Drawing attention to the wider literature on the linkages between civic engagement and democracy, this paper starts off by asking the question whether civic engagement beyond formal politics actually ... -
- Kertas Kerja
- Lembaga Kajian Demokrasi dan Hak Asasi
- 2005
- Indonesia
-
Bahasa Indonesia
Desentralisasi kiranya sudah jamak diterima sebagai sebuah keniscayaan dalam proses demokratisasi. Bahkan negara-negara yang amat kuat ciri otoriternya berusaha mendesain tata politik pemerintahannya ... -
- Kertas Kerja
- Lembaga Kajian Demokrasi dan Hak Asasi
- 2004
- Indonesia
-
Bahasa Indonesia
Gerakan ‘politik hijau' di Indonesia diawali dengan adanya kesadaran yang dipacu kondisi nasional kita dimana terjadi berbagai kerusakan lingkungan hidup akibat pembangunan yang terlalu berorientasi p...