Putusan Ultra Petita Mahkamah Konstitusi dalam Pengujian Undang-undang (suatu Perspektif Hukum Progresif)

Heri Abduh Sasmito
Journal article Jurnal Law Reform • 2011

Abstrak

Doktrin larangan ultra petita bagi hakim tidaklah berlaku mutlak dan umum. Dengan menggunakan pendekatan normatif dan penafsiran sistemik dapat dikatakan bahwa ketentuan dalam Undang-Undang MK maupun Peraturan MK tidak memberikan kemungkinan bagi hakim konstitusi untuk membuat putusan ultra petita. Dalam menerbitkan putusan yang mengandung ultra petita, pada umumnya MK mendasarkan adanya keterkaitan yang tidak terpisahkan antara pasal yang diuji dengan pasal-pasal lain yang tidak diuji, sehingga karenanya pasal atau seluruh undang-undang tersebut harus dinyatakan tidak berkekuatan hukum, di samping karena alasan untuk menghindari kekacauan hukum dan menegakkan keadilan subtantif. Terobosan MK dalam membuat putusan ultra petita pada prinsipnya adalah bentuk dari penegakan hukum yang progresif, akan tetapi kreatifitas apapun yang dilakukan oleh penegak hukum dapat menjadi tidak bermakna progresif manakala tidak untuk mewujudkan keadilan subtantif, menempatkan keadilan, kemanfaatan dan kebahagiaan manusia sebagai tujuan akhirnya.

Metrics

  • 37 kali dilihat
  • 44 kali diunduh

Jurnal

Jurnal Law Reform

Jurnal Law Reform adalah peer reviewed journal yang mulai terbit sejak tahun 2005. Jurnal ini dit... tampilkan semua