Pidana Korupsi di Indonesia

S.H., M.H., Frans Simangunsong
Conference paper Seminar Korupsi 2014 • Desember 2014 Indonesia

Abstrak

Saat ini, kewenangan untuk merumuskan peraturan Perundang undangan, dimiliki oleh Dewan Perwakilan Daerah (DPD) dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat merupakan lembaga dengan fungsi utamanya pengawasan dan legislasi ataupun ditambah dengan fungsi anggaran sebagai instrumen yang penting dalam rangka fungsi pengawasan lembaga terhadap pemerintah.

Metrics

  • 235 kali dilihat
  • 5163 kali diunduh

Konferensi

Seminar Korupsi 2014

  • Konferensi di Surakarta, Indonesia pada tahun 2014
  • 11 artikel

Seminar Korupsi 2014 adalah seminar yang mempresentasikan penelitian dalam bidang anti-korupsi di... tampilkan semua