Karakteristik dan Prinsip-Prinsip Dasar Badan Arbitrase Internasional dalam Menyelesaikan Kasus Perdata Lintas Negara

Ajeng Astrina Mulia • Yolanda Rahma Alviotika • Rahmi Hamidah
Journal article Rechstaat: Jurnal Ilmu Hukum • November 2013 Indonesia

Unduh teks lengkap
(Bahasa Indonesia, 6 pages)

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui proses penyelesaian sengketa berdasar prinsip hukum perdata internasional yang dilakukan oleh Badan Arbitrase dalam menyelesaikan kasus perdata lintas negara. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif bersifat terapan. Analisis bahan hukum menggunakan teknik analisis silogisme deduktif. Penyelesaian arbitase internasional terdapat beberapa azas yaitu yang pertama Asaz Nasionalitas yang artinya adanya pernyataan dapat atau tidak dikualifikasikan sebagai putusan asing harus diteliti dengan hukum nasional, kedua Azas Resiporitas yang artinya tidak semua putusan arbitrase asing dapat diakui (recognize) dan dieksekusi (enforcement). Didalam perjanjian internasional terdapat dua (2) hal yang berkaitan dengan arbitrase yaitu Convention on the recognition and enforcement of foreign arbitrase awards (Konvesi New York tentang pengakuan dan pelaksanaan keputusan arbitrase asing) dan Convention on the settlement of investments dispute (konvensi penyelesaian invertasi konvensi ICSD / Washington). Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI), sudah semakin popular. Penyelesaian dengan negosiasi sebagai sarana paling banyak digunakan dan efektif. Lebih dari 80% (delapan puluh persen) sengketa di bidang arbitrase tercapai penyelesaiannya melalui cara ini. Penyelesaiannya tidak win-lose tetapi win-win. Proses penyelesaian sengketa dapat diselesaikan dengan baik, apabila sistem hukum perdata internasional menggunakan beberapa teori yaitu; Lex loci contractus, lex fori, lex rae sitae, the most characteristic connection, dan the proper law. Proses penyelesaian sengketa perdata internasional melalui jalur arbitrase tersebut bersifat mengikat artinya keputusan yang telah ditetapkan maka harus ditaati oleh para pihak. Kata Kunci : Karakteristik dan Prinsip Dasar, Hukum Perdata, Badan Arbitrase Lintas Negara ABSTRACT: This research aimed to find out the dispute settlement process based on international civil law principle by Arbitrage Agency in resolving the cross-border civil case. This study was a normative law research that was applied in nature. The analysis on law material was conducted using deductive syllogism analysis technique. There are several principles in international arbitrage resolution: firstly, Nationality principle meaning that whether or not the presence of argument can be qualified as the foreign verdict should be investigated with national law; secondly, reciprocity principle meaning that not all foreign arbitrage verdicts can be recognized or executed (enforced). In international agreement there are two (2) points relevant to arbitrage: Convention on the recognition and enforcement of foreign arbitrage awards (New York Convention) and Convention on the settlement of investments dispute (ICSD/Washington convention). Indonesian National Arbitrage Agency (BANI), has been increasingly popular. The settlement with negotiation was the most widely used and effective means. More than 80% of dispute in arbitrage achieve its settlement through this way. The settlement was win-win rather than win-lose. The dispute settlement process could work well, when the international civil law system employed several following theories: Lex loci contractus, lex fori, lex rae sitae, the most characteristic connection, and the proper law. The process of resolving international civil dispute with arbitrage way is binding in nature, meaning that the parties should comply with the specified decision. Keywords: Characteristic and Basic Principle, Civil Law, Cross-Border Arbitrage Agency

Metrik

  • 1489 kali dilihat
  • 1099 kali diunduh

Jurnal

Rechstaat: Jurnal Ilmu Hukum

Rechstaat: Jurnal Ilmu Hukum memuat artikel hukum yang ditulis oleh Dosen dan Mahasiswa Program S... tampilkan semua