Evaluasi Perda Pungutan di Era UU No.28 Tahun 2009

  • Boedi Rheza
  • Ig. Sigit Murwito
  • Sri Mulyati
  • Elizabeth Karlinda
  • Mohammed Iqbal Damanik

Abstrak

Berdasarkan uraian di atas, pertanyaan yang ingin dijawab melalui studi ini adalah Apakah Perda di era UU No. 28 Tahun 2009 sejalan dengan semangat UU tersebut? Sebelum menjawab pertanyaan utama tersebut, ada dua pertanyaan pendukung yaitu: a. Apakah perda-perda yang dibuat di era UU No.28 Tahun 2009 sudah sesuai dengan tujuan dari dikeluarkannya UU tersebut? b. Bagaimanakah tipologi kebermasalahan perda- perda pungutan yang terbit era UU No.28/2009? c. Bagaimana dampak penerapan perda bermasalah tersebut bagi perekonomian daerah? Dari beberapa permasalahan di atas, studi ini bertujuan untuk: a. Mengetahui apakah perda-perda yang dibuat di era UU No.28 tahun 2009 sudah memenuhi tujuan UU tersebut. b. Mengetahui tipologi kebermasalahan berbagai perda pungutan yang muncul di era UU No.28 Tahun 2009. c. Menganalisis dampak penerapan perda bagi perekonomian daerah. Manfaat yang dapat diperoleh dari studi ini adalah: a. Bagi pemerintah pusat dan pemerintah daerah: mendapatkan hasil kajian dan tambahan informasi terkait peta kebermasalahan perda pungutan sejak UU No.28 tahun 2009 diterapkan. b. Bagi masyarakat umum, pelaku usaha maupun akademisi: sebagai bahan advokasi perbaikan perda-perda pungutan di daerah. c. Sebagai bahan awal evaluasi implementasi UU No.28 Tahun 2009.

Metrics

  • 136 kali dilihat
  • 59 kali diunduh

Penerbit

Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah

Berdiri pada 2001, KPPOD adalah organisasi riset di Jakarta yang memantau kebijakan pemerintah pu... lihat semua

Penyandang Dana

Knowledge Sector Initiative
Penyedia Dana di Jakarta, Indonesia • 19 publikasi didanai

DFAT | AusAID
Lembaga Pemerintahan di Canberra, Australia • 135 publikasi didanai