Journal article // Jurnal El-Riyasah






Model Koordinasi Antarinstansi Pemerintah dalam Penanggulangan Kemacetan Lalu Lintas di Kota Makassar
Desember 1, 2014  //  DOI: 10.24014/jel.v5i2.649
Abdul Mahsyar

Metrik

  • Eye Icon 119 views
  • Download Icon 44 kali diunduh
Metrics Icon 119 views  //  44 kali diunduh
Model Koordinasi Antarinstansi Pemerintah dalam Penanggulangan Kemacetan Lalu Lintas di Kota Makassar Image
Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor penyebab kemacetan lalu lintas, dan menemukan model koordinasi yang tepat dalam penanggulangan kemacetan lalu lintas. Pendekatan penelitian adalah kualitatif, data diperoleh dari informan melalui wawancara mendalam, observasi lapangan dan analisis dokumen, hasil penelitian dipaparkan secara deskriptif. Hasil penelitian menemukan terdapat faktor yang memicu terjadinya kemacetan lalu lintas berupa faktor human error, rendahnya penegakan peraturan, pembiaran pemanfaatan sarana dan prasarana jalan, dan ketidakpedulian dan kurangnya sumber daya aparat pelaksana. Model koordinasi yang tepat harus melembaga secara sinergis yang ditetapkan melalui Peraturan Walikota dan kewenangan yang lebih luas diberikan kepada instansi Dinas Perhubungan sebagai leading sector. Kewenangan leading sector sifatnya mengikat kepada instansi yang terlibat.Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor penyebab kemacetan lalu lintas, dan menemukan model koordinasi yang tepat dalam penanggulangan kemacetan lalu lintas. Pendekatan penelitian adalah kualitatif, data diperoleh dari informan melalui wawancara mendalam, observasi lapangan dan analisis dokumen, hasil penelitian dipaparkan secara deskriptif. Hasil penelitian menemukan terdapat faktor yang memicu terjadinya kemacetan lalu lintas berupa faktor human error, rendahnya penegakan peraturan, pembiaran pemanfaatan sarana dan prasarana jalan, dan ketidakpedulian dan kurangnya sumber daya aparat pelaksana. Model koordinasi yang tepat harus melembaga secara sinergis yang ditetapkan melalui Peraturan Walikota dan kewenangan yang lebih luas diberikan kepada instansi Dinas Perhubungan sebagai leading sector. Kewenangan leading sector sifatnya mengikat kepada instansi yang terlibat.

Teks lengkap
Show more arrow
 

Metrik

  • Eye Icon 119 views
  • Download Icon 44 kali diunduh
Metrics Icon 119 views  //  44 kali diunduh