Kajian Yuridis Tentang Izin Pedagang Kaki Lima di Jalan Jawa untuk Mewujudkan Penyelenggaraan Pemerintahan yang Baik (Good Governance) di Wilayah Kabupaten Jember

Ryza Dwi Erlinda • Asmara Budi Dyah Darma Sutji • Rosita Indrayati
Journal article e-Journal Lentera Hukum • 2014

Unduh teks lengkap
(Bahasa Indonesia, 10 pages)

Abstrak

Perkembangan Pedagang Kaki Lima (PKL) di Jalan Jawa tidak terelakkan perkembangannya dari tahun ke tahun semakin banyak dan padat seiring dengan keberadaan mahasiswa yang semakin banyak menuntut ilmu di Universitas Jember. Kadangkala keberadaan Pedagang Kaki Lima tersebut menimbulkan ketidaknyamanan terhadap jalannya lalu lintas disekitar. Pemerintah daerah dalam hal ini mempunyai kewenangan mengatur permasalahan tersebut untuk mewujudkan Pemerintahan yang Baik (Good Governance) sesuai dengan asas-asas penyelenggaraan Pemerintahan yang Baik (AUPB). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tentang tindakan pemerintah yang dilakukan untuk menangani permasalahan Pedagang Kaki Lima, kemudian bagaimanakah fakta di masayrakat khususnya mengenai Pedagang Kaki Lima (PKL) apakah sesuai apa yang diatur dalam peraturan Perundang-undangan yang berlaku yaitu apa yang diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 6 tahun 2008 tentang Pedagang Kaki Lima.

Metrik

  • 461 kali dilihat
  • 1151 kali diunduh

Jurnal

e-Journal Lentera Hukum

e-Journal Lentera Hukum (eJLH) menerbitkan artikel ilmiah yang ditulis oleh pakar, praktisi maupu... tampilkan semua