Kajian Perda Provinsi Bali Tentang Bagi Hasil Pajak Provinsi Kepada Kab./Kota

Abstrak

Kebijakan perimbangan keuangan, sebagai bagian dari skema desentralisasi fiskal, memiliki paling kurang dua target utama, yakni mencukupkan pembiayaan daerah dalam mengurus limpahan kewenangan yang diterimanya dan memeratakan kemampuan/kapasitas fiskal (fiscal capacity) antar daerah berdasar derajat kebutuhan (fiscal need) masing-masing. Untuk keperluan itu, UU No.25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah menetapkan tiga jenis dana perimbangan, yaitu dana bagi hasil (DBH); dana alokasi umum (DAU); dan dana alokasi khusus (DAK).

Metrics

  • 87 kali dilihat
  • 43 kali diunduh

Penerbit

Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah

Berdiri pada 2001, KPPOD adalah organisasi riset di Jakarta yang memantau kebijakan pemerintah pu... lihat semua