Kajian Perda Provinsi Bali Tentang Bagi Hasil Pajak Provinsi Kepada Kab./Kota

Policy brief Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah • 2001 Indonesia

Abstrak

Kebijakan perimbangan keuangan, sebagai bagian dari skema desentralisasi fiskal, memiliki paling kurang dua target utama, yakni mencukupkan pembiayaan daerah dalam mengurus limpahan kewenangan yang diterimanya dan memeratakan kemampuan/kapasitas fiskal (fiscal capacity) antar daerah berdasar derajat kebutuhan (fiscal need) masing-masing. Untuk keperluan itu, UU No.25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah menetapkan tiga jenis dana perimbangan, yaitu dana bagi hasil (DBH); dana alokasi umum (DAU); dan dana alokasi khusus (DAK).

Metrics

  • 119 kali dilihat
  • 70 kali diunduh

Penerbit

Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah

Berdiri pada 2001, KPPOD adalah organisasi riset di Jakarta yang memantau kebijakan pemerintah pu... tampilkan semua