Kajian SK Bupati Manokwari No.244 Tahun 2002 Tentang Hak Ulayat Atas Hutan dan Pengaturan Kompensasi Pemakaiannya

Abstrak

Wacana seputar eksistensi masyarakat hukum adat, hak ulayat (atas hutan), atau tentang pentingnya negara mengakui keduanya, telah menjadi bahan perdebatan panjang di negeri ini. Sejak masa kolonial sampai saat diberlakukannya kebijakan otonomi daerah sekarang ini, wacana tersebut acap muncul dan menjadi isu kebijakan (policy issue) setiap rezim dan orde kekuasaan. Dalam kerangka itu, hadir pula satu wacana kontra untuk menandinginya, yakni menyangkut hak menguasai negara (HMN).

Metrics

  • 224 kali dilihat
  • 200 kali diunduh

Penerbit

Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah

Berdiri pada 2001, KPPOD adalah organisasi riset di Jakarta yang memantau kebijakan pemerintah pu... tampilkan semua