Kajian Perda Kota Cilegon No.14/2001, 10/2002, dan 11/2002 Tentang Kepelabuhanan

Abstrak

Tiga tahun otonomi daerah berlangsung, ihwal pemetaan kewenangan pusat-daerah tak kunjung tuntas. Meski pasal 7 ayat (1) UU No.22/1999 telah membuat daftar jenis-jenis kewenangan milik pemerintah pusat dan sisa selebihnya sebagai kewenangan daerah, penerjemahan UU ini dalam aturan sektoral maupun organiknya tidak selamanya konsisten, bahkan menimbulkan kekacauan dan penyimpangan regulasi yang serius. Peta arsitektur kewenangan pusat-daerah lalu menjadi kabur.

Metrics

  • 173 kali dilihat
  • 118 kali diunduh

Penerbit

Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah

Berdiri pada 2001, KPPOD adalah organisasi riset di Jakarta yang memantau kebijakan pemerintah pu... tampilkan semua