Kajian Perda Kab Asahan No.04 Tahun 2009 Tentang Retribusi Izin Gangguan

Abstrak

Isu reformasi pelayanan dan perijinan usaha di daerah hari ini tidak lagi semata berkenaan aspek efisiensi dan tranparansi business process (melalui debirokratisasi/reformasi birokrasi yang terlembagakan dalam, misalnya, PTSA atau PTSP) tetapi lebih jauh juga terkait isu rasionalisasi esensi perijinan itu sendiri (melalui deregulasi/reformasi regulasi menuju jenis dan jumlah perijinan yang rasional dan sesuai kebutuhan).

Metrics

  • 200 kali dilihat
  • 80 kali diunduh

Penerbit

Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah

Berdiri pada 2001, KPPOD adalah organisasi riset di Jakarta yang memantau kebijakan pemerintah pu... tampilkan semua