Kajian 4 Rancangan Peraturan Nagari/Desa Kasang di Kabupaten Padang Pariaman

Abstrak

K eberadaan Desa dalam UU No. 32 Tahun 2004 dan PP No. 72 Tahun 2005 tentang Desa diakui sebagai satu kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yuridiksi, berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat yang diakui/dan dihormati dalam sistem Pemerintahan NKRI. Dengan kondisi Desa di Indonesia yang sangat beragam dan segala kekhususan yang dimilikinya, Negara menghormati kekhususan adat yang dimiliki masingmasing Desa sehingga tidak dapat secara seragam dalam pengaturannya. Dengan pengakuan tersebut Pemerintah memberikan kewenangan kepada Desa untuk membentuk Peraturan Desa (dalam hal ini Peraturan Nagari yang selanjutnya disingkat PERNA).

Metrics

  • 53 kali dilihat
  • 28 kali diunduh

Penerbit

Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah

Berdiri pada 2001, KPPOD adalah organisasi riset di Jakarta yang memantau kebijakan pemerintah pu... lihat semua