Potret Kebermasalahan Perda Ketenagakerjaan

Abstrak

Dalam beberapa waktu belakangan ini, sekretariat Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah (KPPOD) masih dibanjiri datangnya tembusan surat keberatan Perusahaan/asosiasi bisnis kepada Pemda setempat maupun Pemerintah Pusat atas berbagai Peraturan Daerah (Perda) yang nilai distortif terhadap kelancaran aktivitas usaha mereka. Sebagian di antara Perda tersebut adalah ihwal pengaturan (perijinan dan pungutan) yang berkenaan dengan masalah ketenagakerjaan baik yang sampai hari ini masih berlaku sebagai hukum positif di daerah maupun yang sudah dibatalkan namun tetap penting dibicarakan sebagai semacam lesson learned bagi daerah lain yang masih memberlakukan Perda sejenis atau akan membuat Perda sejenis. Pada sisi lain, KPPOD sendiri juga memiliki koleksi Perda terkait, dan sebagian di antaranya yang sudah dianalisis akan menjadi bahan kajian bagi materi publikasi hari ini.

Metrics

  • 142 kali dilihat
  • 94 kali diunduh

Penerbit

Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah

Berdiri pada 2001, KPPOD adalah organisasi riset di Jakarta yang memantau kebijakan pemerintah pu... lihat semua