Implementasi Penetapan Harta Gono-gini dalam Perkara Ijin Poligami Menurut Buku 2 Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Angka 9 dan 10

Nina Adielia
Journal article Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Brawijaya • Februari 2015

Unduh teks lengkap
(Bahasa Indonesia, 13 pages)

Abstrak

Dalam perkara poligami terdapat beberapa syarat yang harus dipenuhi oleh pemohon untuk dikabulkannya permohonan ijin poligami, salah satunya disertakannya penetapan harta gono-gini pada perkawinan sebelumnya oleh Pengadilan Agama. Penetapan syarat ini terdapat dalam Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama, Buku 2. Dengan adanya penetapan tersebut penulis dapat merumuskan tujuan penelitian yaitu untuk mengetahui dan menganalisis mengenai implementasi penetapan harta gono-gini dalam perkara ijin poligami di Pengadilan Agama Kota Malang yang terdapat dalam Buku 2 Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama berdasarkan Undang-undang no.1 th. 1974 dan KHI.Penulis menggunakan metode penelitian empiris dan pendekatan yuridis sosiologis yang mengkaji secara mendalam serta menganalisis tentang tentang dasar dan pertimbangan hakim Pengadilan Agama Kota Malang berdasarkan Undang-undang no.1 th.1974, Kompilasi Hukum Islam dan Buku 2 Pedoman Pelaksanaan dan Adm. Pengadilan Agama terutama dalam kaitannya dengan pelaksanaan penetapan harta gono-gini dalam perkara ijin poligami. Tahap penelitian yang dilakukan adalah dengan terjun langsung ke lapangan, ke obyeknya yang terbatas pada beberapa responden, dengan cara wawancara terhadap responden tersebut. Teknik pengumpulan data dalam skripsi ini dilakukan dengan wawancara, studi dokumen dan studi kepustakaan. Metode analisis data yang digunakan adalah deskriptif kualitatif.Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam hal pengabulan ijin poligami terdapat beberapa syarat yang harus dilakukan oleh pemohon, syarat-syarat tersebut diatur dalam pasal 3 ayat 2, pasal 4 dan pasal 5 Undang-undang no. 1 th.1974 tentang perkawinan, pasal 56, 57, 58, 59 KHI. Selain syarat-syarat yang diatur dalam Undang-undang no.1 th.1974 dan KHI, permohonan ijin poligami juga harus memenuhi syarat yang telah diberlakukan di Pengadilan Agama tentang penetapan harto gono-gini pada perkawinan sebelumnya yang terdapat dalam Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama, Buku 2 angka 9 dan 10. Apabila dalam permohonan ijin poligami tidak disertakan penetapan harta gono-gini maka permohonan ijin poligami harus dinyatakan tidak dapat diterima/NO (on vankelijke verklaard). Menurut hasil penelitian, hakim Pengadilan di Pengadilan Agama dapat tetap mengijinkan suami untuk berpoligami meskipun istri/istri-istrinya tidak mengijinkan. Bahkan hakim bisa saja mengabulkan permintaan suami untuk berpoligami, meski tidak ada alasan apapun, karena istri telah memberi ijin.

Metrik

  • 386 kali dilihat
  • 311 kali diunduh

Jurnal

Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Brawijaya

Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Brawijaya is a student-run law review published four ... tampilkan semua