Perumusan Kembali Norma Kejahatan Politik dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1979 Tentang Ekstradisi sebagai Upaya untuk Kepastian Hukum

Gita Gianty Octavia
Journal article Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Brawijaya • Maret 2015 Indonesia

Unduh teks lengkap
(Bahasa Indonesia, 25 pages)

Abstrak

Ekstradisi merupakan salah satu bentuk kebutuhan negara. Berdasarkan pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Ekstradisi, tidak dilakukan Ekstradisi terhadap kejahatan politik. Meski menggunakan istilah kejahatan, hampir seluruh negara sepakat untuk tidak mengekstradisi pelaku kejahatan politik. Namun, baik Bab Ketentuan Umum, penjelasan dari pasal 5 UU Ekstradisi sampai hukum positif Indonesia tidak menyebutkan definisi dan klasifikasinya dengan jelas. Hal tersebut menimbulkan perbedaan pemahaman terkait apa yang dimaksud dengan kejahatan politik sehingga menyumbang kekaburan norma dalam perkembangan hukum pidana Indonesia. Dalam rangka memahami rumusan mengenai apa yang dimaksud sebagai kejahatan politik, makna yang sebenar-benarnya dari kejahatan politik di Indonesia perlu diketahui. Selanjutnya dirumuskan kembali sebagai upaya kepastian hukum.Kata Kunci : Perumusan Norma, Kejahatan Politik, Ekstradisi

Metrik

  • 284 kali dilihat
  • 446 kali diunduh

Jurnal

Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Brawijaya

Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Brawijaya is a student-run law review published four ... tampilkan semua