Pemberlakuan Syari'at Islam di Nanggroe Aceh Darussalam dalam Sistem Peraturan Perundang-undangan di Indonesia

Nanik Prasetoningsih • Iwan Satriawan
Journal article Jurnal Media Hukum • Juni 2009 Indonesia

Unduh teks lengkap
(Bahasa Indonesia, 1 page)

Abstrak

Pemberlakuan Syari'at Islam di Nanggroe Aceh Darussalan (NAD) telah menimbulkan kontroversi di kalangan ahli hukum di Indonesia. Walaupun penerapan Syari'at Islam di Aceh telah memiliki payung hukum yaitu Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh, perdebatan di seputar penerapan Syari'at Islam di Aceh belum selesai.Pasal 4 ayat (1) UU No. 44 Tahun 1999 menyatakan bahwa penyelenggaraan kehidupan beragama di Aceh diwujudkan dalam bentuk pelaksanaan Syari'at Islam. Dalam rangka perwujudan hal di atas, maka telah disahkan beberapa peraturan Perundang-undangan seperti Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh sebagai Nanggroe Aceh Darussalam, Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 10 Tahun 2002 tentang Peradilan Syari'at Islam dan Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 11 Tahun 2002 tentang Pelaksanaan Syari'at Islam di Bidang Aqidah, Ibadah dan Syi'ar Islam.Penerapan Syari'at Islam di NAD memang tidak bisa dilepaskan dari konflik politik berkepanjangan antara pemerintah pusat dan gerakan masyarakat Aceh yang ingin melepaskan dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Setelah melalui negosiasi politik yang panjang, akhirnya pemerintah pusat mengabulkan keinginan masyarakat Aceh untuk memiliki karakter khas dalam pelaksanaan pemerintahan dengan diakuinya otonomi khusus di NAD, yang salah satu wujudnya adalah pemberlakuan Syari'at Islam di wilayah NAD.Namun demikian, penerapan Syari'at Islam di NAD tetap saja menimbulkan perdebatan di kalangan masyarakat dan ahli hukum. Letak perdebatannya adalah pada diskursus tentang bagaimana mungkin dalam sebuah konsep Negara Kesatuan (Unitary System) seperti Indonesia bisa berlaku 2 (dua) sistem hukum di bidang hukum publik sebagaimana yang terjadi di NAD. Pelaksanaan Syari'at Islam di NAD memang tidak hanya sebatas pengaturan aspek kehidupan masyarakat NAD di wilayah privat yang selama ini telah banyak diakomodir oleh sistem hukum nasional Indonesia, seperti dengan adanya Pengadilan Agama, adanya Perbankan Syari'ah,

Metrik

  • 427 kali dilihat
  • 75 kali diunduh

Jurnal

Jurnal Media Hukum

Jurnal Media Hukum adalah jurnal ilmiah berkala yang diterbitkan oleh Fakultas Hukum Universitas ... tampilkan semua