Tinjauan Yuridis Kendala-kendala dalam Penyelesaian Status Hukum Tanah Bekas Swapraja/sultan Grond di Daerah Istimewa Yogyakarta

Agus Budianto
Journal article Jurnal Media Hukum • Desember 2009 Indonesia

Unduh teks lengkap
(Bahasa Indonesia, 1 page)

Abstrak

Development activities increased in many sectors, some are not regardless of the availability of land for the site development. Ottoman lands (Sultan Grond) did not escape from the target for the purposes of fulfilling the needs of the development. This study was intended to analyze of the former Autonomous Land status (Sultan Grond / SG and Paku Alaman Grond / PAG) which confronted with the provisions of the Fourth Letter A and B Act 1960, Number 5. The data was colleted using a list of open question. The data analysis used qualitative method that generates descriptive data, and then the content analysis were performed. Before the Act 1960, number 5 about agrarian principle, Agrarian business set with RK, RPA, and some regulations Yogyakarta. After the introduction of UUPA, the law can not be performed because the letters A and B fourth dictum have the determination that the further ground against swapraja and former swapraja akan regulated by Government Regulation (PP) and the PP at this time is not yet born.Key words: Agrarian Principle Act, Sultan Grond, Government RegulationKegiatan pembangunan yang makin meningkat di berbagai sektor, sebagian tidak terlepas dari tersedianya tanah-tanah untuk tempat lokasi pembangunan itu. Tanah-tanah Kesultanan (Sultan Grond) tidak luput dari sasaran pemenuhan kebutuhan untuk keperluan pembangunan tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa Status Tanah bekas Swapraja (Sultan Grond/SG dan Paku Alaman Grond/PAG) yang dibenturkan dengan ketentuan Diktum Keempat Huruf A dan B UU No. 5 Tahun 1960. . Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan daftar pertanyaan yang bersifat terbuka. Analisa data menggunakan metode pendekatan kualitatif yang menghasilkan data deskriptif, kemudian dilakukan analisis dengan menggunakan metode content analysis. Sebelum dikeluarkannya UU Nomor 5 Tahun 1960 tentang Pokok Agraria, urusan agraria di DIY telah diatur di dalam RK dan RPA dan beberapa Peraturan Daerah Istimewa Yogyakarta. Setelah UUPA lahir, UU tersebut belum dapat dilaksanakan karena diktum keempat huruf A dan B ada penetapan bahwa pengaturan lebih lanjut terhadap tanah swapraja dan bekas swapraja akan diatur dengan Peraturan Pemerintah (PP) dan sampai saat ini PP yang dimaksud belum lahir.

Metrik

  • 331 kali dilihat
  • 84 kali diunduh

Jurnal

Jurnal Media Hukum

Jurnal Media Hukum adalah jurnal ilmiah berkala yang diterbitkan oleh Fakultas Hukum Universitas ... tampilkan semua