Analisis Qanun-Qanun Aceh Berbasis Hak Asasi Manusia

Zainal Abidin Bagir • Adzkar Ahsinin • Afridal Darmi • Roichatul Aswidah • Ifdhal Kasim
Buku Lembaga Kajian Demokrasi dan Hak Asasi • 2011 Indonesia

Abstrak

Sejak pemerintahan khusus Aceh dibentuk pada 2001, pemerintahan Propinsi Aceh telah mengeluarkan berbagai qanun. Sehubungan dengan hal ini dari interaksi DEMOS bersama sejumlah partai politik setempat dan anggota legislatif cukup menggembirakan bahwa terdapat kehendak untuk mendorong diimplementasikannya Perjanjian Helsinki butir 1.4.2 , sebagai dasar dalam penyusunan anggaran publik maupun dalam hal legislasi. Terdapat pula kehendak untuk melihat kembali kesesuaian qanun-qanun yang ada dengan perjanjian tersebut.Untuk itu DEMOS mengambil inisiatif melakukan semacam academic review terhadap berbagai qanun yang telah ada. Tentu upaya ini tidak dapat mencakup seluruh qanun; dan dibatasi hanya pada beberapa qanun yang kira-kira akan mempengaruhi kehidupan demokrasi di Aceh. Maka dari itu, buku ini menjadi bacaan wajib bagi aktifis, akademisi, politisi, wartawan dan mahasiswa dalam memahami dinamika dinamika demokrasi dan perpektif HAM di Aceh.

Metrics

  • 171 kali dilihat
  • 119 kali diunduh

Penerbit

Lembaga Kajian Demokrasi dan Hak Asasi

Lembaga Kajian Demokrasi dan Hak Asasi (Demos) adalah organisasi nirlaba yang melakukan riset di ... tampilkan semua