Pembatasan Demokrasi oleh Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 228 Tahun 2015 Tentang Pengendalian Penyampaian Pendapat di Muka Umum

Alldo Fellix Januardy • Atika Yuanita Paraswaty • Satrio Abdillah Wirataru
Brief Lembaga Bantuan Hukum Jakarta • November 2015 Indonesia

Abstrak

Ada tanggal 28 Oktober 2015, Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama, menerbitkan Peraturan Gubernur Nomor 228 Tahun 2015 tentang Penyampaian Pendapat di Muka Umum pada Ruang Terbuka (“Pergub 228/2015”). Pergub 228/2015 mengatur mengenai pembatasan tempat dan waktu aksi demonstrasi di wilayah DKI Jakarta. Berdasarkan Pergub 228/2015, demonstrasi di DKI Jakarta hanya dapat dilakukan pada 3 (tiga) tempat, yaitu kawasan Parkir Timur Senayan, Silang Selatan Monumen Nasional, dan Alun-Alun Demokrasi DPR/MPR. Waktu pelaksanaan demonstrasi dibatasi pada pukul 08.00 – 18.00 WIB. Pasal 13, 14, dan 15 Pergub 228/2015 juga memberikan kewenangan kepada Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI) untuk mengarahkan atau melakukan pembubaran terhadap aksi-aksi demonstrasi yang tidak berjalan sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur di dalam Pergub. TNI dan POLRI juga diamanatkan untuk mengkoordinasikan mediasi antara peserta demonstrasi dan perwakilan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

Metrics

  • 255 kali dilihat
  • 160 kali diunduh

Penerbit

Lembaga Bantuan Hukum Jakarta

Lembaga Bantuan Hukum (disingkat LBH) Jakarta, atau disebut LBH Jakarta, adalah sebuah organisasi... tampilkan semua