Menata Indonesia dari Daerah: Laporan Eksekutif Indonesia Governance Index 2014

Abdul Malik Gismar • Lenny Hidayat • Inda Loekman • Dadan S. Suharmawijaya • Nicolaus Harjanto 6 more
Laporan The Partnership for Governance Reform • Oktober 2014 Indonesia

Abstrak

Kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah diberlakukan pasca reformasi 1998 membawa konsekuensi Perubahan yang fundamental terutama terhadap fungsi dan kewenangan pemerintah daerah. Kebijakan ini diharapkan dapat mendekatkan dan meningkatkan kualitas pelayanan publik dengan masyarakat. Selain itu, desentralisasi memberikan ruang bagi para pemangku kepentingan di tingkat daerah untuk berpartisipasi dalam proses pembuatan kebijakan di daerah masing-masing secara lebih intensif. Namun demikian, harapan-harapan di atas tidak serta merta terwujud. Tingkat keberhasilan desentralisasi ini pada Kenyataannya sangat beragam. Hal ini disebabkan oleh variasi kualitas tata kelola pemerintah maupun kapasitas para pemangku kepentingan di setiap daerah yang berdampak pada kesenjangan tingkat kesejahteraan masyarakat yang cukup lebar di berbagai wilayah di Indonesia.

Metrics

  • 83 kali dilihat
  • 37 kali diunduh

Penerbit

The Partnership for Governance Reform

Kemitraan bagi Pembaruan Tata Pemerintahan atau yang lebih dikenal dengan Kemitraan (Partnership)... tampilkan semua

Penyandang Dana

DFAT | AusAID

The Australian Department of Foreign Affairs and Trade (also called DFAT) is a department of the ... tampilkan semua