Menunggu Godot? Sistem Verifikasi Legalitas Kayu (Svlk) untuk Memperbaiki Sistem Pranata dan Tata Kelola Kehutanan Indonesia

Ahmad Maryudi • Edi Suprapto • Paramita Iswari
Makalah Penelitian The Partnership for Governance Reform • September 2014 Indonesia

Abstrak

Melalui studi yang telah dilakukan dapat mengidentifikasi simpul-simpul kritis yang tidak sesuai dengan upaya memperbaiki sistem pranata dan tata kelola kehutanan Indonesia dalam praktek pengelolaan hutan, industri dan pemasaran. Untuk kemudian merekomendasikan perbaikan demi efektivitas implementasi SVLK. Berbagai pihak-baik institusi layanan publik (kehutanan dan non-kehutanan) maupun para pelaku ekonomi- mempunyai kontribusi terhadap buruknya sistem pranata dan tata kelola kehutanan. Kebijakan implementasi SVLK oleh Kementerian yang dibarebgi dengan beberapa deregulasi untuk memperbaiki kualitas layanan ke arah akuntabilitas dan transparansi dan mengeliminasi praktek korupsi. SVLK belum mampu dterapkan dengan baik karena sering tersandera oleh sistem pranata dan tata kelola yang ada, termasuk sistem yang berlaku di sektor/bidang non-kehutanan.

Metrics

  • 239 kali dilihat
  • 174 kali diunduh

Penerbit

The Partnership for Governance Reform

Kemitraan bagi Pembaruan Tata Pemerintahan atau yang lebih dikenal dengan Kemitraan (Partnership)... tampilkan semua