Analisis Kebijakan Penundaan Pemberian Izin Baru dan Penyempurnaan Tata Kelola Hutan Alam Primer dan Lahan Gambut

Analisis Kebijakan The Partnership for Governance Reform • 2015

Abstrak

Hasil studi terbaru terhadap moratorium pemberian ijinbaru dan penyempurnaan tata kelola hutan alam primer dan lahan gambut (Inpres no 10/2011 dan Inpres no 6/2013) menunjukkan kebijakan tersebut harus dilanjutkan dengan beberapa perbaikan. Salah satunya memperkuat basis hukum dari semula hanya instruksi presiden menjadi setidaknya dalam bentuk peraturan presiden (Perpres) supaya mengikat bagi para aparatur pemerintahan di bawahnya.

Metrics

  • 47 kali dilihat
  • 26 kali diunduh

Penerbit

The Partnership for Governance Reform

Kemitraan bagi Pembaruan Tata Pemerintahan atau yang lebih dikenal dengan Kemitraan (Partnership)... tampilkan semua