Padiatapa untuk Siapa? Persepsi Masyarakat

Joko Waluyo • Andi Kiki • Achmad Surambo
Working paper The Partnership for Governance Reform • Oktober 2015

Unduh teks lengkap
(Bahasa Indonesia, 40 pages)

Abstrak

Beberapa tahun terakhir ini berkembang prinsip free, prior and informed consent (FPIC) atau sering diterjemahkan sebagai persetujuan atas dasar informasi di awal tanpa paksaan (Padiatapa). Sebagai sebuah prinsip pembangunan, FPIC memastikan bahwa suatu proyek pembangunan yang akan masuk ke dalam wilayah masyarakat adat atau lokal harus mendapat persetujuan dari komunitas. Dalam hal ini masyarakat mempunyai hak untuk menyatakan menerima atau menolak setiap usulan dan proyek pembangunan yang akan dilaksanakan dalam wilayah mereka. Penerapan FPIC diharapkan dapat meminimalisir terjadinya konflik atas sumberdaya alam dan menjamin hak-hak masyarakat serta keberlangsungan usaha dan/atau proyek pembangunan.

Metrik

  • 657 kali dilihat
  • 325 kali diunduh

Penerbit

The Partnership for Governance Reform

Kemitraan bagi Pembaruan Tata Pemerintahan atau yang lebih dikenal dengan Kemitraan (Partnership)... tampilkan semua

Penyandang Dana

Norwegian Ministry of Foreign Affairs

Norwegian Ministry of Foreign Affairs adalah Kementerian Luar Negeri Kerajaan Norwegia. mereka be... tampilkan semua