Penguatan Kebijakan Moratoriun Perizinan di Hutan Alam Primer dan Lahan Gambut

Hasbi Berliani • Suwito • Joko Waluyo • Amalia Prameswari • Laode M. Syarif 1 more
Analisis Kebijakan The Partnership for Governance Reform • 2016

Abstrak

Inpres Moratorium ini merupakan kelanjutan dari kebijakan sebelumnya yang diterbitkan pada era Pemerintahan Susilo B. Yudoyono, yaitu Inpres Nomor 10 Tahun 2011 dan Inpres Nomor 06 Tahun 2013. Kebijakan Moratorium Perizinan ini dikeluarkan oleh Pemerintah untuk menjawab tuntutan berbagai pihak agar pengelolaan hutan dilakukan secara efektif, transparan dan akuntabel. Melalui Moratorium Perizinan ini diharapkan ke depan akan terjadi perbaikan dalam proses perizinan yang transparan dan akuntabel sebagai landasan penting dalam pengembangan pengelolaan hutan dan lahan gambut yang berkeadilan dan berkelanjutan, serta mendukung upaya penurunan emisi gas rumah kaca dari deforestasi dan degradasi hutan.

Metrics

  • 169 kali dilihat
  • 88 kali diunduh

Penerbit

The Partnership for Governance Reform

Kemitraan bagi Pembaruan Tata Pemerintahan atau yang lebih dikenal dengan Kemitraan (Partnership)... tampilkan semua