Svlk untuk Memperbaiki Tata Kelola Kehutanan Indonesia: Menjadikan yang 'Legal Administratif' Menjadi 'Legal Substantif'

Abstrak

Dalam dua dekade terakhir, telah muncul banyak upaya untuk memerangi pembalakan liar dan perdagangan kayu illegal. Salah satunya dengan dikembangkannya skema sertifikasi Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) secara sukarela (voluntary) seperti oleh Lembaga Ekolabel Indonesia (LEI) dan Forest Stewardship Council (FSC), pada awal tahun 1990. Kemudian dikembangkan pula Sistem Verifikasi Legalitas Kayu (SVLK), yang antara lain disebabkan karena belum efektifnya skema sertifikasi voluntary tersebut. Perkembangan SVLK ini didahului dengan MoU antara pemerintah Indonesia dengan UK yang menghasilkan rencana aksi Forest Law Enforcement, Governance and Trade (FLEG-T). Selanjutnya, Uni Eropa dan Pemerintah Indonesia melakukan negosiasi kesepakatan kerjasama sukarela (Voluntary Partnership Agreement/VPA) untuk memastikan legalitas produk kayu yang diperdagangkan di Eropa.

Metrics

  • 75 kali dilihat
  • 57 kali diunduh

Penerbit

The Partnership for Governance Reform

Kemitraan bagi Pembaruan Tata Pemerintahan atau yang lebih dikenal dengan Kemitraan (Partnership)... lihat semua

Penyandang Dana

Komisi Eropa

Komisi Eropa (European Commission) bertindak memegang fungsi eksekutif dan bertanggung jawab untu... lihat semua