Kedudukan Hukum dan Peluang Pengakuan Surat Keterangan Tanah Adat

Ricardo Simarmata
Analisis Kebijakan The Partnership for Governance Reform • 2015 Indonesia

Abstrak

Laporan penelitian ini merupakan bagian dari agenda besar yaitu advokasi pengakuan hak-hak adat atas tanah. Secara spesifik laporan ini mencermati efektivitas dan problem-problem yang dihadapi oleh Surat Keterangan Tanah Adat (SKTA), yang saat ini menjadi instrumen formal pengakuan hak-hak masyarakat Dayak di Kalimantan Tengah. Pengetahuan mengenai gambaran keberlakuan dan rekomendasi-rekomendasi untuk keperluan menjadikan SKTA efektif, diharapkan bisa menjadi amunisi untuk meningkatkan signifikansi sosial SKTA.

Metrics

  • 40 kali dilihat
  • 12 kali diunduh

Penerbit

The Partnership for Governance Reform

Kemitraan bagi Pembaruan Tata Pemerintahan atau yang lebih dikenal dengan Kemitraan (Partnership)... tampilkan semua