Studi Tentang Penerapan Pasal Gratifikasi yang Dianggap Suap pada Undang-Undang Tipikor

Lalola Easter • Moch. Ainul Yaqin • Abdul Fatah • Lydia Purba • Nida Zidny Paradisha
Analisis Kebijakan Indonesia Corruption Watch • Maret 2014 Indonesia

Abstrak

Penerimaan hadiah atau gratifikasi bukan hal baru di Indonesia. Beberapa orang menganggapnya sebagai kultur imperatif yang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan bermasyarakat. Banyak yang menganggap pemberian hadiah tersebut adalah sebuah kebiasaan dan kepatutan, terutama jika si penerima telah melakukan sesuatu yang dianggap membantu kepentingan pemberi.Pasal gratifikasi yang dianggap suap kemudian dirumuskan sebagai respon atas perilaku pegawai publik yang kerap menerima hadiah atas pelayanan yang dilakukannya.Yang perlu diwaspadai dari bentuk-bentuk pemberian seperti ini adalah upaya tanam budi yang dapat ditagih di kemudian hari.Selain itu, semangat pembentukan pasal ini adalah untuk menjerat pegawai publik yang memiliki kekayaan yang tidak sesuai dengan profil pendapatan resminya.Itulah mengapa ada kewajiban pembalikan beban pembuktian bagi penerima gratifikasi. Kajian dengan judul, “Penerapan Pasal Gratifikasi yang Dianggap Suap dalam Undang-Undang Tipikor” ini dilakukan untuk mencari tahu permasalahan penerapan pasal gratifikasi yang dianggap suap pada Undang-Undang Tipikor.Berdasarkan permasalahan tersebut, kajian ini juga sekaligus merumuskan alternatif pasal gratifikasi yang dapat dijadikan masukan dalam Perumusan RUU Tipikor sebagai rekomendasinya. ICW bersama YLBHI dan LBH Surabaya melakukan serangkaian kegiatan dalam mengkaji hal ini.

Metrics

  • 166 kali dilihat
  • 66 kali diunduh

Penerbit

Indonesia Corruption Watch

Indonesia Corruption Watch atau disingkat ICW adalah sebuah organisasi non-pemerintah (NGO) yang ... tampilkan semua

Penyandang Dana

USAID

United States Agency for International Development disingkat USAID atau dalam bahasa Indonesia Ba... tampilkan semua