Iklim Usaha di Kabupaten Flores Timur: Kajian Kondisi Perekonomian dan Regulasi Usaha

Palmira Permata Bachtiar • Palmira Permata Bachtiar • M. Sulton Mawardi • M. Sulton Mawardi • Deswanto Marbun 1 more
Laporan SMERU Research Institute • Oktober 2009

Abstrak

Laporan ini merupakan upaya untuk mengkaji perekonomian di kabupaten flores timur, termasuk memetakan dan menganalisis regulasi daerah terkait dunia usaha secara tekstual. secara statistik, bidang konstruksi dan perdagangan mendominasi peta pelaku usaha di kabupaten flotim. hal ini konsisten terlihat dari pendaftaran pelaku usaha tahun 2006–2008. kecenderungan perempuan sebagai pelaku usaha juga terlihat meningkat selama kurun waktu tersebut walaupun mungkin jumlah sebenarnya lebih tinggi daripada angka statistik. kategorisasi berdasarkan skala usaha menunjukkan persentase pendaftar skala menengah pada tahun 2008 justru lebih besar daripada persentase pendaftar skala kecil. hal ini disebabkan oleh tingginya minat pelaku usaha bidang konstruksi yang hampir seluruhnya adalah pelaku usaha skala menengah. mayoritas produk hukum yang perlu mendapat perhatian adalah produk hukum retribusi dengan identitas perizinan tertentu dan jasa umum. perizinan merupakan wilayah yang paling berpotensi menciptakan ekonomi biaya tinggi. produk hukum perizinan belum menjelaskan lama pengurusan dan biaya pengurusan izin, serta pelaku usaha mana saja yang wajib mengurus perizinan tersebut. jumlah dan jenis dokumen yang dibutuhkan juga masih bisa diminimumkan, terutama jika seluruh proses perizinan berada dalam satu kelembagaan. perda mengenai penggantian biaya administrasi perlu mendapat perhatian khusus. perda ini memuat pungutan berganda karena tumpang-tindih dengan perda perizinan yang lainnya dan tumpang-tindih pula dengan pajak penghasilan yang ditarik oleh pemerintah nasional. juga, beberapa pungutan ternyata melanggar prinsip free internal economic zone. di samping masalah perizinan usaha, peraturan daerah terkait distribusi hasil bumi juga merupakan hal penting dalam perbaikan iklim usaha. adanya peraturan pusat dalam bentuk sk menteri kehutanan, peraturan desa serta pungutan liar juga menurunkan daya saing produk flores timur. pengkajian dan Perumusan peraturan daerah harus mengikutsertakan instansi terkait lainnya seperti pihak kepolisian, polisi air, polisi hutan, tni al, dan dllajr, agar penegakan hukum perda tersebut dapat berjalan lancar. kata kunci: regulasi, peraturan daerah, iklim usaha, kebermasalahan

Metrics

  • 29 kali dilihat
  • 27 kali diunduh

Penerbit

SMERU Research Institute

Sejak didirikan pada 2001, SMERU merupakan lembaga terdepan dalam melakukan kajian di bidang kemi... tampilkan semua