Ekonomi Politik Mekanisme Distribusi Manfaat (Benefit Sharing Mechanism) untuk Mitigasi Deforestasi dan Degradasi Hutan: Kasus Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur

Analisis Kebijakan Article 33 Indonesia • 2014 Indonesia

Abstrak

Pada saat ini, alokasi dan distribusi dari Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) dan Dana Reboisasi (DR) melalui skema Dana Bagi Hasil (DBH) tampaknya belum cukup mampu memberikan insentif yang tepat bagi para pelaku di sektor kehutanan untuk mencegah deforestasi dan degradasi hutan. Melihat realita kebijakan pengelolaan DBH Kehutanan saat ini, celah yang mungkin untuk melakukan intervensi kebijakan adalah melalui sebuah skema BSM untuk mitigasi deforestasi dan degradasi hutan berbasis penerimaan kehutanan dan/atau penerimaan pertambangan. Skema tersebut dirancang di depan (pre-conceived) dengan merujuk pada kondisi dan syarat-syarat kelembagaan keuangan publik di Indonesia dan secara bersamaan memberikan ruang bagi partisipasi publik. Political economy analysis di level daerah diperlukan untuk menemukan rumusan yang tepat tentang bagaimana ide BSM PSDH-DR ini diterima dan diterapkan di kabupaten/kota. Penelitian ini membedakan posisi, kepentingan, dan peran actor-aktor ke dalam demand-side (dari luar birokrasi, termasuk Organisasi Masyarakat Sipil/OMS, Kelompok Masyarakat Adat/KMA, dan Partai Politik/PARPOL) dan supply-side (dari dalam birokrasi, terutama Pemerintah daerah/PEMDA). Kategorisasi aktor ini digunakan untuk melihat kelompok aktor mana yang lebih menjelaskan kemungkinan policy outcome, yakni dimenangkan dan dijalankannya proposal BSM untuk mitigasi deforestasi dan degradasi yang diusulkan. Pada laporan ini akan dijelaskan hasil analisis ekonomi politik para aktor di Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) terhadap skema BSM yang ditawarkan. Semua kelompok aktor beranggapan bahwa skema alokasi DBH SDA Kehutanan saat ini belum cukup adil untuk daerah penghasil. Aktor-aktor dari PEMDA, OMS, KMA dan PARPOL berharap proporsi alokasi PSDH-DR lebih besar lagi dari proporsi yang berlaku saat ini. Bila tidak skema alokasi DBH SDA Kehutanan saat ini tidak akan memberi insentif yang tepat bagi daerah untuk melakukan mitigasi deforestasi dan degradasi hutan.

Metrics

  • 218 kali dilihat
  • 165 kali diunduh

Penerbit

Article 33 Indonesia

Article 33 merupakan lembaga advokasi kebijakan berbasis penelitian didirikan pada tahun 2009 fok... tampilkan semua