Anomali Konflik Pertambangan dan Pemenuhan Hak-hak Masyarakat Adat di Indonesia

  • Ermy Ardhyanti

Abstrak

Konflik di Desa Podi, Kabupaten Tojo Una-una, Sulawesi Tengah; Kecamatan Weda Tengah, Halmahera Tengah, Maluku Utara, dan Murug Raya, Kalimantan Tengah tercatat sebagai konflik antara Perusahaan tambang dengan masyarakat adat yang menuntut agar lingkungan adat mereka tidak terganggu kegiatan pertambangan. Hipotesis dari penyebab konflik pertambangan dan masyarakat di Indonesia adalah faktor politik dan ekonomi yaitu penguasaan lahan tanah ulayat oleh Perusahaan tambang dengan payung IUP oleh Pemda, konflik vertikal kerapkali dipakai untuk menjelaskan konflik yang terjadi dalam interaksi antara negara dan rakyat, dan distribusi sumber daya ekonomi yang tidak adil pada masyarakat adat. Salah satu kebijakan yang direkomendasikan untuk mengatasi konflik adalah Melaksanakan atau menerapkan hukum yang melindungi tanah masyarakat adat dengan membuat demarkasi tanah, diikuti oleh proses administratif seperti registrasi dan sertifikasi.

Metrics

  • 36 kali dilihat
  • 16 kali diunduh

Penerbit

Article 33 Indonesia

Article 33 merupakan lembaga advokasi kebijakan berbasis penelitian didirikan pada tahun 2009 fok... lihat semua