Regulasi Pertambangan dan Pembangunan Ekonomi

Triyono Basuki
Brief Article 33 Indonesia • 2013 Indonesia

Abstrak

Undang-Undang No 4 Tahun 2009 tentang pertambangan umum setidaknya menyatakan empat maksud penting, sebagaimana diperjelas dalam PP 23 Tahun 2010 dan PP 24 Tahun 2012. Maksud pertama adalah undang-undang ini hendak memperkuat desentralisasi kewenangan pertambangan dari pusat ke daerah. Maksud kedua adalah undang-undang hendak mempertegas perlindungan pemerintah atas kemungkinan dampak sosial dan lingkungan dari pertambangan. Maksud ketiga adalah undang-undang ini hendak memperbesar keuntungan dari sektor pertambangan umum bagi Negara dan masyarakat. Maksud keempat adalah undang-undang ini hendak mengarahkan bangsa Indonesia untuk melakukan strategi dalam globalisasi bisnis pertambangan melalui pencadangan wilayah pertambangan negara (WPN). Kenyataannya kita masih dihadapkan kepada berbagai persoalan pertambangan seperti tumpang tindihnya perizinan pertambangan dan banyak kegiatan pertambangan ilegal yang berlangsung. Pelibatan tenaga kerja lokal masih sebatas untuk tenaga kasar (un-skill labour), pemerintah dan Perusahaan masih minim untuk berupaya mengembangkan tenaga kerja lokal menjadi tenaga terampil melalui vocational training dan pemagangan. Selain itu, persentase alokasi anggaran untuk kegiatan corporate social responsibility (CSR) masih sangat kecil dibandingkan dengan keuntungan Perusahaan. Ditambah lagi dampak terhadap lingkungan, dimana menurut Kementrian Kehutan kegiatan pertambangan adalah penyebab 70% kerusakan hutan di Indonesia.

Metrics

  • 152 kali dilihat
  • 73 kali diunduh

Penerbit

Article 33 Indonesia

Article 33 merupakan lembaga advokasi kebijakan berbasis penelitian didirikan pada tahun 2009 fok... tampilkan semua